Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah strategis yang signifikan untuk menghidupkan kembali perekonomian sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Salah satu langkah yang dinilai tepat adalah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari posisi saat ini sebesar 11% menjadi 8%.

Menurut CELIOS, penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dengan cara mengurangi persentase pungutan PPN atas konsumsi barang dan jasa. PPN sendiri adalah jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.

“Pemangkasan tarif PPN bukan hanya kebijakan populis yang mengorbankan penerimaan negara dalam jangka pendek, tetapi seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perombakan struktur pajak agar lebih seimbang. Kebijakan ini adalah bentuk investasi jangka panjang, dengan tujuan memulihkan daya konsumsi masyarakat yang tertekan akibat kontraksi ekonomi,” jelas Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi, dalam sebuah diskusi pada Selasa (12/8/2025).

CELIOS meyakini bahwa pengurangan tarif PPN akan mendorong daya beli rumah tangga, terutama pada kelompok menengah bawah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

“Potensi penerimaan pajak bersih secara tidak langsung dari penurunan tarif PPN ini diperkirakan mencapai Rp1 triliun per tahun,” tambahnya.