Perusahaan-perusahaan energi terkemuka dari Singapura dan Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk menjajaki peluang impor energi terbarukan dari Vietnam. Kesepakatan ini menjadi bagian dari ambisi negara-negara Asia Tenggara untuk membangun konektivitas jaringan listrik regional atau yang dikenal dengan istilah “supergrid kawasan”.

Dalam kerja sama ini, pihak Malaysia diwakili oleh MY Energy Consortium, sebuah aliansi antara Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Konsorsium ini akan bekerja sama dengan kelompok usaha dari Vietnam yang terdiri dari PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC), Energy Group (Petrovietnam), dan Sembcorp Utilities Pte Ltd, anak perusahaan dari Sembcorp Industries asal Singapura.

Konsorsium tersebut akan mengeksplorasi potensi energi terbarukan di Vietnam, dengan fokus utama pada energi angin lepas pantai (offshore wind) sebagai sumber energi hijau yang berpotensi diekspor ke negara tetangga. Mereka juga akan menilai kelayakan proyek ekspor energi ini ke Singapura dan Malaysia melalui kabel bawah laut. Infrastruktur tersebut nantinya diharapkan bisa terintegrasi dengan jaringan listrik di Semenanjung Malaysia.

“Saat ini konsorsium akan menjalin kerja sama dengan otoritas pemerintah terkait sepanjang tahap pengembangan proyek, termasuk dalam proses perizinan di setiap tahapannya,” demikian isi pernyataan Sembcorp Industries dalam siaran persnya pada Senin (26 Mei 2025).

Kesepakatan ini terjadi beriringan dengan penetapan target negara-negara ASEAN untuk membangun konektivitas jaringan listrik di kawasan. Integrasi sistem energi terbarukan di Asia Tenggara dianggap penting untuk mencapai target iklim regional, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan energi akibat pertumbuhan kecerdasan buatan (AI) dan bisnis pusat data.

Sebuah laporan terbaru dari lembaga kajian Ember berjudul “From AI to Emissions: Aligning ASEAN's Digital Growth with Energy Transition Goals” menyebutkan bahwa energi listrik di kawasan Asia Tenggara masih didominasi oleh bahan bakar fosil, terutama di tengah pesatnya perkembangan pusat data. Malaysia sebagai negara dengan pertumbuhan pusat data tercepat, diperkirakan mengalami lonjakan konsumsi listrik dari 8,5 Terawatt jam (TWh) pada 2024 menjadi 68 TWh pada 2030. Hal ini akan menyebabkan peningkatan emisi karbon dari 5,9 juta ton COâ‚‚e menjadi 40 juta ton COâ‚‚e.

Indonesia berada di peringkat kedua dengan pertumbuhan permintaan listrik dari 6,7 TWh di tahun 2024 menjadi 26 TWh pada 2030, juga karena perkembangan sektor pusat data. Sementara itu, Filipina yang menempati posisi ketiga diperkirakan mengalami kenaikan konsumsi listrik dari 1,1 TWh pada 2024 menjadi 20 TWh di 2030, dengan lonjakan emisi dari 0,8 juta ton COâ‚‚e menjadi 10,5 juta ton COâ‚‚e di jaringan listrik Luzon-Visayas.

“Pertumbuhan pusat data memberikan tekanan besar pada sistem kelistrikan ASEAN yang masih bergantung pada batubara dan gas. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan energi terbarukan dan modernisasi infrastruktur melalui investasi dan kerja sama regional menjadi faktor kunci untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan serta mempercepat transisi energi,” kata Pritesh Swamy, Kepala Riset & Wawasan Pusat Data Asia Pasifik dari Cushman & Wakefield.

Meskipun demikian, Ember menyatakan bahwa ASEAN masih memiliki peluang besar untuk menjadikan pusat data di kawasan lebih ramah lingkungan. Sekitar 30% dari total kebutuhan listrik pusat data pada tahun 2030 dapat dipenuhi dengan tenaga surya dan angin, bahkan tanpa bantuan baterai—yang selama ini dianggap sebagai kendala utama adopsi energi bersih. Dengan adanya dukungan kebijakan, ASEAN berpotensi mendorong pertumbuhan pusat data tanpa meningkatkan emisi karbon.