Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan siap menurunkan bahkan menghapus tarif perdagangan untuk sejumlah negara, asalkan beberapa persyaratan terpenuhi.

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa tujuan utama diberlakukannya tarif tersebut adalah untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Pada 2024, neraca perdagangan AS mencatat defisit sebesar US$1,18 triliun atau setara Rp19.159 triliun, dengan asumsi kurs Rp16.236,65 per dolar AS.

"Seiring berjalannya waktu, tarif-tarif ini seharusnya seperti bongkahan es yang perlahan mencair," ujar Bessent dalam wawancara bersama Nikkei Asia pada Kamis (7/8).

Nikkei Asia menafsirkan pernyataan “bongkahan es yang mencair” tersebut sebagai sinyal bahwa tarif perdagangan yang diberlakukan Trump bisa berkurang atau bahkan dihapus sepenuhnya.

Bessent tidak memberikan rincian terkait penerapan tarif untuk masing-masing negara, namun ia menegaskan kemungkinan pengurangan tarif akan terbuka jika target yang ditetapkan Pemerintah AS dapat tercapai.

"Jika produksi kembali dilakukan di AS, maka jumlah impor akan berkurang. Dengan demikian, neraca perdagangan akan menjadi lebih seimbang," jelasnya.

Ia tidak memaparkan secara detail isi kesepakatan dengan negara-negara lain, hanya menyebutkan bahwa AS akan melakukan peninjauan secara berkala terhadap perjanjian yang sudah ada.

Untuk negosiasi yang masih berlangsung dengan sejumlah negara, Bessent menyatakan bahwa prosesnya akan diselesaikan pada akhir Oktober.

"Saya belum dapat memastikan apakah peninjauan dilakukan setiap kuartal, setengah tahun, atau setahun sekali, namun tujuannya adalah memastikan semua negara mematuhi kesepakatan yang telah dibuat," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Trump telah memberlakukan kebijakan tarif perdagangan terhadap barang-barang impor yang masuk ke AS, di mana Indonesia menjadi salah satu negara terdampak dengan tarif sebesar 19 persen.

Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Pemerintah Indonesia menyatakan masih berupaya melobi AS agar bisa mendapatkan tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas utama.

"Untuk komoditas apa saja, saya belum bisa sampaikan. Namun, dalam proses negosiasi ini, kami menginginkan penurunan tarif untuk produk yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh AS," ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam konferensi pers Kinerja Perdagangan Semester I 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (4/8).