Bisnis | Ekonomi
OJK: Pendanaan Macet Pinjol Terbesar dari Usia 19-34 Tahun (50,69%), TWP90 September 2026 Naik ke 5,36%
/index.php
Berita Terkini - Diposting pada 17 November 2026 Waktu baca 5 menit
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat nilai ganti rugi atas 5.102 korban fintech peer to peer (p2p) lending Dana Syariah Indonesia (DSI) yang memenuhi persyaratan mencapai Rp1,07 triliun. Perkara ini masih dalam proses hukum, dan dugaan yang disebut di bawah belum diputus pengadilan.
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, LPSK membuka permohonan hak restitusi bagi korban perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT DSI sejak 1 April hingga 16 Mei 2026. Laporan restitusi kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026).
"LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan," ujar Achmadi dalam keterangan resmi, dikutip Senin (16/11/2026).
Menurut Achmadi, hasil penghitungan yang telah diserahkan dapat ditindaklanjuti dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
Dalam menghitung kerugian riil korban pada perkara dengan dugaan skema Ponzi, LPSK menerapkan pendekatan yang memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh nilai kerugian riil secara objektif.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pihaknya telah menerima informasi dari LPSK mengenai hasil verifikasi dan perhitungan restitusi. "Data tersebut telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk selanjutnya akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya terpisah.
Berdasarkan informasi perkara, dugaan tindak pidana yang merugikan lender pinjaman daring (pindar) DSI berkaitan dengan penggunaan platform fintech p2p lending syariah sebagai modus untuk menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi berskala besar, antara lain melalui manipulasi proyek fiktif dengan menggunakan data peminjam (borrower) yang telah ada.
Selain skema Ponzi, perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tindak pidana lain, yakni penggelapan dalam jabatan, penipuan termasuk melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, serta transaksi tanpa dokumen yang sah.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20261116164343-17-785685/nilai-ganti-rugi-korban-fintech-dana-syariah--dsi--capai-rp107-t
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.