Prabowo Terbitkan Aturan Baru Soal Perpajakan Tambang Batu Bara, Berlaku 26 April 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2025 yang merevisi PP Nomor 15 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor usaha pertambangan batu bara.

Aturan tersebut ditandatangani di Jakarta pada 11 April 2025 dan akan mulai berlaku efektif pada 26 April 2025, yaitu 15 hari setelah diundangkan.

Pemerintah menyatakan bahwa beleid ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum serta jaminan berusaha bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melanjutkan operasi dari kontrak atau perjanjian sebelumnya.

Salah satu poin penting dalam revisi ini mencakup perubahan mekanisme perhitungan pendapatan kena pajak di sektor pertambangan. Pendapatan dari hasil usaha kini wajib dihitung berdasarkan harga tertinggi antara Harga Patokan Batu Bara (HPB) dan harga aktual yang diterima penjual saat transaksi.

Selain itu, ketentuan royalti dan tarif PNBP ditetapkan secara progresif berdasarkan kisaran HPB, dimulai dari tarif 15% untuk HPB di bawah USD 70 per ton hingga 28% untuk HPB di atas USD 180 per ton, dikurangi dengan tarif iuran produksi dan pemanfaatan barang milik negara.

Aturan ini juga mengatur bagian keuntungan bersih yang harus disetor ke pemerintah pusat sebesar 4% dan ke pemerintah daerah sebesar 6%, serta kewajiban perpajakan lain seperti Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keadilan fiskal dan peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara.