Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tercatat sebesar 5,12%, meningkat dari 4,87% pada kuartal sebelumnya. Kenaikan ini terjadi meskipun gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih berlangsung.

Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai bahwa sektor ekonomi digital mampu menjadi penopang di tengah maraknya PHK. Menurutnya, pekerja yang terkena PHK tidak sepenuhnya menjadi pengangguran, karena banyak yang beralih profesi menjadi pengemudi ojek online (ojol). Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), jumlah PHK dari Agustus 2024 hingga Februari 2025 mencapai 939.038 orang.

“Pertama, PHK itu bukan berarti setelah itu mereka hanya berdiam diri. Mereka tetap bekerja, dan di sinilah peran ekonomi digital menjadi penting. Kita patut bersyukur karena platform seperti Gojek, Grab, Maxim, hingga Indrive menjadi bantalan bagi mereka yang terkena PHK,” kata Piter dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

Ia menambahkan, ekonomi digital membantu korban PHK untuk tetap memperoleh pendapatan. Kondisi ini membuat daya konsumsi masyarakat tetap terjaga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2025 mencapai 5,12%.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2025 tumbuh 4,97%, lebih tinggi dibandingkan 4,93% pada periode yang sama tahun lalu. Komponen ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut.

“Artinya, mereka tetap memperoleh penghasilan dan bisa mempertahankan konsumsi. Dari data BPS terlihat bahwa walaupun angka PHK tinggi dan indikator lain menunjukkan pelemahan, pertumbuhan konsumsi kita tetap tidak menurun,” jelasnya.

Piter menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke atas relatif tidak elastis karena daya beli mereka tetap terjaga, sedangkan kelompok bawah lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Lebih lanjut, konsumsi masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga berkat penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, yang menurut Piter berperan sebagai penopang bagi kelompok ini.

Ia menilai pertumbuhan konsumsi rumah tangga saat ini masih belum cukup tinggi, tetapi wajar untuk kondisi ekonomi Indonesia.

“Dari data BPS terlihat bahwa pertumbuhan konsumsi kita relatif terjaga, meskipun tidak terlalu tinggi karena pada triwulan I dan II angkanya masih di bawah 5%. Sebagai ekonom, saya menilai ini angka yang wajar untuk perekonomian kita saat ini. BPS pun tidak melebih-lebihkan angka konsumsi tersebut,” tambahnya.

Piter juga menyoroti penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi 5,12%. Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia berada di level 49,2 pada Juli 2025, 46,9 pada Juni, dan 47,4 pada Mei.

Menurutnya, PMI hanyalah survei dan bukan indikator langsung masuknya investasi. Ia juga menilai bahwa angka PMI manufaktur Indonesia masih tergolong cukup baik.

“Banyak yang menghubungkan PMI dengan data BPS dan mempertanyakan mengapa pertumbuhan ekonomi tetap tinggi padahal PMI turun. Perlu dipahami, PMI adalah survei terkait pembelian barang dan fokusnya pada proyeksi pembelian di masa depan, bukan data masa lalu,” jelas Piter.