Pemerintah berpotensi memperoleh penerimaan sebesar Rp81,56 triliun jika menerapkan pajak tambahan bagi kalangan kaya di Indonesia, dengan tarif hanya 2% dari total kekayaan yang dimiliki.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Kebijakan Fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi, dalam sebuah diskusi pada Selasa (12/8/2025).

“Dengan menetapkan tarif sebesar 2% dari total kekayaan, potensi penerimaan bisa mencapai Rp81,56 triliun per tahun. Kelompok 50 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan terendah sekitar Rp15 triliun, dengan rata-rata kekayaan mencapai Rp159 triliun,” jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini dapat membantu pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menemukan sumber penerimaan baru sehingga tidak lagi terjebak pada istilah ‘berburu di kebun binatang’.

CELIOS menilai penerapan pajak kekayaan bukan hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan sosial.

“Potensi pajak kekayaan sesungguhnya bisa lebih besar. Selain itu, tujuan dari pajak kekayaan tidak hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial dengan membatasi dominasi segelintir pihak dalam perekonomian,” lanjutnya.

Berdasarkan penjelasan CELIOS, pajak kekayaan merupakan salah satu jenis pajak progresif yang dikenakan atas total kekayaan bersih individu, meliputi aset seperti tanah, properti, saham, kendaraan, karya seni, dan simpanan di rekening. Pajak ini menjadi bentuk kontribusi dari pihak yang paling diuntungkan oleh sistem ekonomi kepada masyarakat luas.