Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan berbagai komponen masyarakat dalam mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dengan unsur organisasi masyarakat.

Sebagai perwujudan dari upaya tersebut, Bank Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menandatangani Nota Kesepahaman (NK), bertempat di Kantor Pusat PBNU, Jakarta (5/12).

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kerja sama erat antara Bank Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing pihak.

Kerja sama ini melanjutkan kerja sama sebelumnya yang telah dilakukan dengan sejumlah kalangan seperti ormas islam dan asosiasi, termasuk PP Muhammadiyah pada September 2021 lalu, dan ke depan akan terus dikembangkan kerja sama dengan berbagai pihak atau ormas lainnya.

Perry Warjiyo menyampaikan 3 tiga aspek penting dalam Nota Kesepahaman (NK) dengan PBNU.

Pertama, pengembangan ekonomi melalui suatu ekosistem yang fokus pada pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada komunitas pesantren. Ekosistem tersebut diharapkan mampu bersaing secara kompetitif baik ditingkat nasional maupun global.

Kedua, pengembangan keuangan syariah termasuk pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Ketiga, syiar ekonomi dan keuangan syariah yang terus dilakukan, termasuk pelaksanaan Festival Ekonomi Keuangan Syariah di tingkat regional dan Indonesia Sharia Economic Festival di tingkat nasional dan internasional.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, turut menyampaikan dukungan terhadap upaya Bank Indonesia dalam mendorong penguatan kapasitas ekonomi di kalangan pesantren dan berharap kerja sama ini dapat mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan syariah.

Pengukuhan kerja sama BI dengan PBNU diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi syariah, melalui penguatan industri halal, khususnya UMKM halal di sektor makanan/minuman dan fashion, perluasan akseptansi instrumen pembayaran non tunai terkait digitalisasi sistem pembayaran, khususnya di kalangan warga nahdliyin, penyelenggaraan kegiatan edukasi dan riset terkait eksyar, serta kerja sama produktif lainnya.

Sumber :

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2432722.aspx

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital