Saham News
IHSG Sesi I Turun 0,27%, BYAN Jatuh 3,6% dan Jadi Pemberat Terbesar
/index.php
Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 21 September 2026 Waktu baca 5 menit
Indonesia kembali melirik batu bara untuk memperkuat ketahanan energi.
Namun kali ini bukan hanya untuk pembangkit listrik.
Presiden Prabowo Subianto mendorong pemanfaatan batu bara menjadi bahan bakar berbentuk gas maupun cair, termasuk bensin, sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan teknologi pengolahan tersebut sudah tersedia dan sejumlah perusahaan telah menawarkan kerja sama kepada pemerintah.
Tetapi proyek bensin dari batu bara masih berada pada tahap penjajakan.
Belum ada pabrik komersial baru yang diumumkan secara final untuk memproduksi bensin dari batu bara di Indonesia.
Rencana tersebut kembali disampaikan Prabowo ketika menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo pada Sabtu, 19 September 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo membahas upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor energi melalui sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
Setelah menyinggung penggunaan kelapa sawit untuk bahan bakar, Presiden menyebut batu bara sebagai sumber berikutnya yang ingin dikembangkan menjadi bensin.
Gagasan tersebut juga bukan pertama kali muncul.
Dalam pidato pemerintah beberapa bulan sebelumnya, Prabowo telah menyebut pemerintah ingin mengembangkan turunan batu bara, termasuk solar dan gas, sebagai bagian dari industrialisasi dan strategi menuju kemandirian energi.
Menurut Bahlil, alasannya terutama berkaitan dengan ketahanan energi.
Kondisi geopolitik global yang tidak stabil dapat mengganggu perdagangan, pasokan bahan bakar dan harga energi internasional.
Dalam kondisi seperti itu, pemerintah ingin semakin banyak kebutuhan energi dipenuhi dari sumber domestik.
Bahlil mengatakan arahan Presiden kepada Kementerian ESDM adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi Indonesia.
Salah satunya adalah batu bara, khususnya batu bara berkalori rendah yang jumlahnya dinilai besar di dalam negeri.
Tujuan akhirnya adalah menekan kebutuhan impor sekaligus menjaga lebih banyak devisa tetap berada di dalam negeri.
Secara teknologi, gagasan tersebut bukan sesuatu yang baru.
International Energy Agency atau IEA mengenal proses coal-to-liquids (CTL) sebagai teknologi untuk mengubah batu bara menjadi hidrokarbon cair.
Salah satu jalurnya dimulai dengan gasifikasi batu bara.
Batu bara diubah menjadi synthesis gas atau syngas yang terutama terdiri dari karbon monoksida dan hidrogen.
Syngas tersebut kemudian dapat diproses dengan teknologi seperti Fischer-Tropsch atau methanol-to-gasoline untuk menghasilkan bahan bakar cair sintetis.
Ada pula teknologi pencairan langsung yang mereaksikan batu bara dengan hidrogen.
Jadi, istilah populer “batu bara jadi bensin” sebenarnya melibatkan serangkaian proses kimia dan fasilitas industri yang kompleks.
Batu bara juga dapat dikonversi menjadi gas.
Dalam jalur coal-to-gas, batu bara terlebih dahulu diubah menjadi syngas.
Gas tersebut kemudian dapat diproses lebih lanjut menjadi metana sintetis.
Karena itu, ketika Bahlil menyebut batu bara bisa menghasilkan “gas maupun minyak”, sebenarnya ada beberapa kemungkinan produk dan rute teknologi.
Gas sintetis, metanol dan bahan bakar cair bukan produk yang sama.
Masing-masing membutuhkan desain pabrik, investasi dan pasar yang berbeda.
Bahlil secara khusus menyebut batu bara berkalori rendah.
Jenis batu bara ini mempunyai nilai kalor lebih kecil dan umumnya kadar air lebih tinggi dibanding batu bara dengan kualitas lebih tinggi.
Kementerian ESDM sendiri sejak lama mencatat bahwa sebagian besar potensi batu bara Indonesia berada pada kelompok kalori rendah hingga menengah.
Kajian teknis yang diterbitkan dalam Indonesian Mining Journal juga menyebut sekitar 62% cadangan dalam salah satu basis data yang digunakan merupakan lignit atau low-rank coal.
Data inventaris terbaru Badan Geologi menunjukkan wilayah sumber daya batu bara nasional terutama terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatra serta diklasifikasikan menurut nilai kalor dan kualitasnya.
Artinya, pemerintah melihat konversi sebagai cara meningkatkan nilai ekonomi batu bara yang secara tradisional kurang menarik dibanding jenis berkalori tinggi.
Pemanfaatan batu bara kalori rendah bukan gagasan baru bagi Indonesia.
Kementerian ESDM sudah pernah mengembangkan berbagai studi mengenai upgrading, pencairan batu bara, coal-water mixture hingga gasifikasi sejak bertahun-tahun lalu.
Pada 2013, misalnya, pemerintah meninjau pabrik percontohan JGC Coal Fuel di Karawang yang mengolah batu bara peringkat rendah menjadi bahan bakar berbentuk slurry.
Saat itu teknologi tersebut diposisikan sebagai salah satu alternatif pengganti minyak berat untuk kebutuhan industri.
Jadi, arah kebijakan terbaru lebih tepat dibaca sebagai upaya membawa teknologi konversi batu bara ke skala dan aplikasi yang lebih luas.
Indonesia saat ini bahkan telah mempunyai proyek gasifikasi batu bara lain yang lebih konkret.
Pada 31 Agustus 2026, Kementerian ESDM meresmikan dimulainya pengembangan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol di Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Proyek tersebut dirancang mengolah sekitar 7,70–7,78 juta ton batu bara berkalori 3.400 kcal/kg per tahun menjadi sekitar 2 juta ton metanol per tahun.
Target commissioning proyek itu adalah 2029.
Kementerian ESDM mengatakan produksinya diarahkan untuk menggantikan sebagian kebutuhan metanol impor Indonesia yang pada 2025 mencapai sekitar 1,3 juta ton dengan nilai Rp7,1 triliun.
Ini perbedaan yang penting.
Proyek Kutai Timur bukan proyek bensin dari batu bara.
Produk utamanya adalah metanol untuk kebutuhan industri, petrokimia, formaldehida serta dukungan terhadap program bahan bakar lain.
Namun, dari perspektif teknologi, proyek tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memang mulai mendorong pemanfaatan gasifikasi batu bara berkalori rendah dalam skala industri.
Jika pemerintah ingin menghasilkan bensin, diperlukan proses lanjutan atau konfigurasi teknologi berbeda.
Karena itu, proyek metanol dapat menjadi referensi hilirisasi batu bara, tetapi jangan disebut sebagai pabrik bensin.
Bahlil mengatakan pemerintah telah menerima penawaran kerja sama dari beberapa perusahaan.
Ia menyebut China sebagai salah satu negara yang sudah mempunyai pengalaman menggunakan batu bara kalori rendah untuk menghasilkan gas.
Namun, nama perusahaan, nilai investasi, kapasitas produksi, lokasi proyek maupun struktur kerja samanya belum diumumkan.
Karena itu, pemberitaan sebaiknya menggunakan kalimat “perusahaan China menawarkan kerja sama”, bukan “China akan membangun pabrik bensin batu bara di Indonesia”.
Yang pertama sudah dinyatakan Bahlil.
Yang kedua belum terverifikasi.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi beberapa teknologi dan potensi kerja sama.
Ia juga merujuk pengalaman negara lain dalam pencairan batu bara, termasuk Afrika Selatan.
Ini memperjelas status kebijakan saat ini.
Pemerintah sudah mempunyai arah.
Teknologinya tersedia.
Calon mitra juga mulai melakukan pendekatan.
Tetapi keputusan investasi, lokasi, kapasitas dan jadwal produksi komersial belum diumumkan.
Secara teori, bahan bakar sintetis dari batu bara dapat menggantikan sebagian produk berbasis minyak bumi yang selama ini diimpor.
Namun, besarnya penghematan tidak otomatis sama dengan nilai produksi bahan bakar tersebut.
Pemerintah masih perlu menghitung beberapa faktor.
Berapa biaya membangun pabrik?
Berapa biaya produksi per liter?
Berapa harga batu bara dan hidrogen yang digunakan?
Berapa kebutuhan air dan listrik?
Bagaimana biaya transportasi?
Dan apakah harga produk akhirnya kompetitif dibanding impor minyak atau bensin konvensional?
Tanpa jawaban tersebut, manfaat ekonominya belum dapat dihitung secara final.
Teknologi yang berhasil secara teknis belum tentu ekonomis.
Pabrik coal-to-liquids merupakan fasilitas industri yang kompleks dan membutuhkan modal besar.
Keuntungannya sangat dipengaruhi selisih harga batu bara dengan harga minyak internasional, skala pabrik, efisiensi proses dan biaya pembiayaan.
Kalau harga minyak rendah, bahan bakar sintetis dapat kesulitan bersaing.
Sebaliknya, ketika harga minyak tinggi atau pasokan terganggu, nilai strategis produksi domestik dapat meningkat.
Karena itu, proyek seperti ini tidak hanya dinilai dari “bisa atau tidak”.
Pertanyaan berikutnya adalah: berapa biayanya?
Aspek lingkungan juga perlu masuk dalam perhitungan.
IEA mencatat batu bara merupakan bahan bakar fosil dengan intensitas karbon tertinggi dan sumber lebih dari 40% emisi CO? terkait energi dan proses industri pada 2024.
Teknologi carbon capture, utilisation and storage atau CCUS dapat mengurangi sebagian emisi, tetapi penerapannya di fasilitas berbasis batu bara secara global masih terbatas.
Karena itu, pengembangan bensin sintetis berbasis batu bara perlu memperhitungkan emisi dari proses produksi, bukan hanya emisi saat bahan bakar digunakan kendaraan.
Proyek metanol di Kutai Timur sendiri dirancang untuk terintegrasi dengan Carbon Capture and Storage.
Tidak otomatis.
Mengubah batu bara menjadi produk lain merupakan hilirisasi dan diversifikasi energi, bukan berarti produknya langsung menjadi energi rendah karbon.
Manfaat yang dikejar pemerintah lebih banyak berkaitan dengan ketahanan pasokan, substitusi impor, nilai tambah batu bara dan penghematan devisa.
Aspek lingkungan harus dinilai secara terpisah berdasarkan teknologi, sumber energi proses dan penggunaan pengendalian emisi.
Pembedaan ini penting agar istilah “ketahanan energi” tidak disamakan dengan “energi bersih”.
Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan rencana bahan bakar batu bara dengan strategi pemerintah memperbesar penggunaan sumber energi dalam negeri.
Indonesia pada 2026 telah menjalankan kebijakan mandatori B50, yakni campuran biodiesel berbasis sawit sebesar 50% dengan solar.
Pemerintah melihat keberhasilan memperbesar penggunaan sumber domestik pada solar sebagai model bagi diversifikasi energi lainnya.
Namun, batu bara dan sawit mempunyai karakter teknologi, biaya serta emisi yang berbeda.
Keberhasilan B50 tidak otomatis menjamin coal-to-liquids akan memberikan hasil ekonomi yang sama.
Dorongan tersebut konsisten dengan kebijakan energi yang sejak awal sering disampaikan Prabowo.
Dalam pidato pelantikannya pada 2024, ia menempatkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas ketika dunia menghadapi potensi konflik dan gangguan pasokan.
Pada 2026, pemerintah juga terus memperbesar eksplorasi migas, biofuel, energi surya, gasifikasi batu bara dan sejumlah sumber energi domestik lainnya.
Dengan demikian, bensin dari batu bara bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
Ia merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Ada lima hal yang menentukan apakah rencana tersebut benar-benar menjadi proyek industri.
Pertama, teknologi mana yang akhirnya dipilih pemerintah.
Kedua, siapa investor atau mitra teknologinya.
Ketiga, lokasi serta kapasitas pabrik.
Keempat, berapa investasi dan biaya produksi bahan bakarnya.
Kelima, bagaimana teknologi pengendalian emisi yang digunakan.
Sebelum poin-poin tersebut diumumkan, rencana bensin dari batu bara masih berada pada fase pengembangan dan evaluasi.
Presiden Prabowo Subianto mendorong Indonesia mengembangkan gas dan bahan bakar cair dari batu bara sebagai bagian dari strategi meningkatkan kemandirian energi.
Bahlil Lahadalia mengatakan teknologi untuk mengolah batu bara kalori rendah menjadi gas maupun minyak sudah tersedia, dan beberapa perusahaan telah menawarkan kerja sama kepada Indonesia.
Secara teknologi, batu bara memang dapat dikonversi melalui gasifikasi dan proses coal-to-liquids menjadi bahan bakar sintetis.
Indonesia juga telah mempunyai proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol di Kutai Timur yang ditargetkan commissioning pada 2029.
Namun, proyek bensin dari batu bara yang dimaksud Prabowo belum berada pada tahap produksi komersial.
Pemerintah masih mengevaluasi teknologi dan tawaran kerja sama.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah batu bara bisa dijadikan bahan bakar.
Teknologinya memang ada.
Pertanyaan yang lebih menentukan adalah apakah proyek tersebut ekonomis, mampu mengurangi impor secara signifikan, dan dapat mengelola dampak emisinya.
Sumber: cnbcindonesia.com
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.