Ketika militer mengambil alih kendali atas penerbitan mata uang di Myanmar pada tahun 2021, warga menanggapi dengan menggunakan Tether stablecoin untuk transaksi peer-to-peer dan pengiriman uang lintas batas.

Pengambilalihan militer baru-baru ini di Myanmar membuat penggunaan stablecoin Tether semakin meningkat. Pemerintah Persatuan Nasional, sebuah kelompok demokratis, telah mendukung penggunaan Tether dalam tindakan perlawanan terhadap pemerintahan militer. Tether adalah stablecoin yang dipatok ke dolar AS. Dalam sebuah posting Facebook, Menteri Keuangan Tin Tun Naing mengatakan bahwa “Tether telah secara resmi diakui untuk penggunaan domestik untuk merampingkan sistem layanan pembayaran.” Ini mencabut pemberitahuan dari bank sentral yang menyatakan semua aset digital adalah ilegal dan mengancam penuntutan bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Militer merebut kendali negara itu pada Februari 2021. Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dibentuk setelah militer membuat batal demi hukum semua anggota parlemen yang terpilih secara demokratis pada tahun 2020 yang lalu.

Tether menyediakan cara untuk pengiriman uang yang tidak diawasi dan sebagai alternatif mata uang fiat Myanmar (Kyat). Kyat turun tajam dari 1.300 Kyat per dolar AS menjadi 1.800 Kyat per dolar AS setelah militer menguasai negara tersebut.

Kegagalan Proyek Dolar Myanmar

Tahun lalu, sebuah grup anonim menciptakan aset digital bernama Dolar Myanmar (MYD). Ini bertujuan untuk membebaskan warga dengan memberi mereka manajemen aset mereka sendiri tanpa sistem mata uang terpusat. MYD berhenti beroperasi pada Desember 2021, situs webnya ditutup. Menurut seorang pakar teknologi informasi lokal berpendapat bahwa kelompok tersebut “gagal membangun pasar, dan warga yang mendukung inisiatif tersebut tidak dapat menerima MYD.”