Pemerintah Indonesia akan mulai mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) final aset kripto. PPN yang akan dikenakan pada aset kripto sebesar 0,1 persen.

Hal tersebut disampaikan Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama. Hestu menyampaikan tujuan dikenakannya PPN final terhadap aset kripto untuk memberikan kemudahan para wajib pajak.

"Nanti yang pungut (PPN) adalah exchanger namanya. PPN final 0,1 persen," ujar Hestu dalam media briefing, Jumat (1/4/2022).

PPN yang diberlakukan untuk aset kripto merupakan PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah memberikan fasilitas PPN final dengan besaran 1 persen, 2 persen, dan 3 persen.

Tak hanya pada kripto, pemerintah juga mengenakan pajak untuk perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah sedang menyiapkan aturan turunan untuk mengatur besaran pajak kripto.

Aturan ini akan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang PPN dan PPh yang akan dikenakan pada aset kripto.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan PPN final atas aset kripto akan diimplementasikan pada periode Mei 2022. Maka dari itu, pemerintah akan memberikan masa transisi bagi pemungut PPN final untuk melakukan persiapan.

Referensi :

https://www.liputan6.com/crypto/read/4927250/transaksi-kripto-di-indonesia-bakal-kena-pajak