Saham News
IHSG Turun 1,07% ke 5.247,88 Tiga Hari Beruntun, Asing Jual Bersih Rp443 Miliar: BBRI Paling Banyak Dilepas, BBCA Dibeli Rp689 Miliar
/index.php
Berita Terkini - Diposting pada 19 November 2026 Waktu baca 5 menit
Pemerintah resmi memberikan insentif pajak atas transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, dan entitas yang dimilikinya. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
PP 41/2026 mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan Danantara, perusahaan induk investasi, perusahaan induk operasional, dan entitas yang dimilikinya. Beleid ini ditetapkan Presiden pada 19 Oktober 2026 dan berlaku sejak diundangkan. Seluruh insentifnya berlaku sampai 31 Desember 2029, dan Menteri Keuangan serta Kepala BP BUMN wajib mengevaluasi pemberian fasilitas paling lama dua tahun sejak PP berlaku.
Tujuannya adalah penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN serta anak usaha BUMN yang memiliki implikasi perpajakan. Hal ini harus dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN.
Insentif utamanya adalah PPh final 0% atas penghasilan dari pengalihan saham berupa hibah yang diterima badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN sebagai pihak yang mengalihkan saham. Penghasilan dari penerimaan harta hibahan berupa saham oleh badan, holding investasi, holding operasional, atau BUMN induk persero sebagai penerima juga dikenai PPh final 0%.
Untuk memanfaatkannya, pihak yang mengalihkan saham dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan wajib menyampaikan pemberitahuan pengenaan PPh final beserta dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto.
Entitas restrukturisasi dapat memakai nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN, setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada Dirjen Pajak. Nilai buku dapat dipakai untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha; setoran modal nontunai; pembayaran dividen nontunai; tukar menukar harta; pembelian kembali atau penarikan kembali saham nontunai; serta pengalihan dan/atau perolehan lini usaha dengan kas.
Untuk PPN dan PPnBM, penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan antar entitas restrukturisasi tidak dipungut PPN atau PPnBM, hanya dalam transaksi korporasi berupa pembayaran dividen nontunai; pembelian kembali saham nontunai dan/atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor nontunai; tukar menukar harta; dan/atau pengalihan dan perolehan harta dengan kas.
Kewajiban BUMN dan anak usaha BUMN menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan dokumen penentuan harga transfer (transfer pricing) diberi perlakuan khusus sampai tahun pajak 2029. Badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria badan pemerintah berdasarkan kesepakatan internasional, bukan entitas induk utama, dan bukan bagian dari grup multinasional dikecualikan dari kewajiban melaporkan SPT PPh untuk pajak minimum global (global minimum tax); kewajiban itu dilakukan oleh entitas konstituen yang dimiliki langsung oleh badan atau holding tersebut.
Pemerintah juga memberi PPh final 0% atas keuntungan BUMN dan anak usaha BUMN dari pembebasan utang dalam restrukturisasi. Fasilitas ini tidak berlaku untuk semua BUMN berutang; berdasarkan Pasal 24 dan 25 PP 41/2026 ada lima syarat utama:
Entitas yang utangnya dibebaskan wajib menyampaikan pemberitahuan ke DJP berikut dokumen pendukung paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pembebasan, atau sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya bila restrukturisasi dilakukan lagi sebelum enam bulan. Dokumen pendukung meliputi surat pernyataan kesesuaian subjek dan objek, akta RUPS pembubaran atau penetapan pengadilan soal likuidasi, dokumen persetujuan penghapustagihan, perjanjian utang piutang, dan dokumen pelunasan dari kreditur.
Surat pernyataan ditandatangani Kepala Badan Pelaksana untuk restrukturisasi bertujuan meningkatkan kinerja atau menambah nilai dan untuk restrukturisasi anak usaha BUMN; Kepala BP BUMN untuk tujuan penyehatan; dan Kepala BP BUMN selaku ketua komite penyelamatan untuk tujuan penyelamatan. Pejabat tersebut juga bertanggung jawab atas kesesuaian subjek dan objek. Saat melapor, entitas yang membebaskan dan dibebaskan utangnya harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak yang masih harus dibayar.
Bila persyaratan, dokumen, atau tenggat pelaporan tidak dipenuhi, fasilitas PPh final 0% tidak berlaku dan transaksi dikenai PPh sesuai ketentuan umum; hal yang sama berlaku bila likuidasi dibatalkan. Pasal 37 ayat 2 menyebut perlakuan perpajakan dalam PP ini berlaku sampai 31 Desember 2029, dengan syarat pemberitahuan sudah disampaikan ke DJP paling lambat pada tanggal itu.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/market/20261119073016-17-786482/danantara-dapat-karpet-merah-pajak-untuk-restrukturisasi-bumn
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.