BERITA POPULER
🔥 IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI 🔥 LKPP Bakal Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat Keppres, Komisi XI Siapkan RUU Pengadaan Publik untuk Pemusatan Pengadaan 🔥 Rasio Elektrifikasi 99,8%, Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik Ditarget 250.000 Rumah Tangga pada 2026, Harga BBM Subsidi Ditahan 🔥 KKP Minta Dapur MBG Sajikan Ikan Minimal Dua Kali Seminggu, Pengusaha Lele Minta Kepastian Serapan Agar Tak Overproduksi 🔥 ESDM: Hanya Sebagian Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk WUP, Taman Nasionalnya Bukan Wilayah Tambang dan Belum Ada Izin Terbit 🔥 Sisa Anggaran Belanja Negara Rp945,2 Triliun untuk Dua Bulan: Guru Besar Unair Ingatkan Soal Kualitas Serapan dan Budget Absorption Syndrome 🔥 IEU-CEPA Diteken 21 November di Brussels: 90,4% Pos Tarif Ekspor RI ke Uni Eropa Kena Bea Masuk 0%, Berlaku Penuh Kuartal I-2027 🔥 Pemegang Saham RANS Turun 10.883 Jadi 115.370 Investor per Oktober 2026, Harga Saham Rp96 atau 40% di Bawah Harga IPO 🔥 IHSG Turun 38,65% Sepanjang Tahun, OJK Minta Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Lakukan Stress Test 🔥 Penyelenggara Dana Pensiun Turun dari 213 Jadi 179 dalam 5 Tahun, OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset ke 4–6% 🔥 UMP 2027 Wajib Ditetapkan Gubernur Paling Lambat 21 November, UMSP Menyusul 26 November 🔥 Penerimaan Pajak Baru 76,2% dari Target, DJP Kejar Rp514 Triliun dalam Dua Bulan: Ekonom Soroti Penagihan dan Wajib Pajak Badan Besar
LKPP Bakal Jadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lewat Keppres, Komisi XI Siapkan RUU Pengadaan Publik untuk Pemusatan Pengadaan

Berita Terkini - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit

Ilustrasi AI

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan berubah menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Perubahan itu akan ditindaklanjuti dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang kini disiapkan Komisi XI DPR.

Keppres sudah terbit

Hal itu disampaikan anggota Komisi XI Misbakhun dalam rapat konsultasi Badan Legislasi (Baleg) DPR soal usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027, Selasa (17/11/2026).

"Secara direktif Presiden sudah mengeluarkan Keppres bahwa LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sudah keluar Keppres-nya, dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik," ujarnya, dikutip Rabu (18/11/2026).

Pengadaan pada porsi tertentu akan dipusatkan

Menurut Misbakhun, selama ini pengadaan dilakukan sendiri-sendiri oleh kementerian dan lembaga. Presiden telah mengarahkan Kepala LKPP agar pengadaan barang dan jasa pada porsi tertentu dipusatkan. "Secara direktif Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada Kepala LKPP bahwa pengadaan barang dan jasa itu pada poin-poin dan porsi tertentu akan dipusatkan," katanya.

Misbakhun menjelaskan pemusatan itu perlu diatur dalam undang-undang karena kebijakan tersebut mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi. "Direktif tersebut harus berada di level undang-undang karena mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi, nanti akan dilakukan upaya sentralisasi," ujarnya.

Naskah akademik dan persoalan yang diidentifikasi

Komisi XI telah menugaskan Badan Keahlian Dewan (BKD) menyusun naskah akademik RUU itu. Audiensi dengan LKPP telah dilakukan pada 29 Oktober 2026.

Sejumlah persoalan yang diidentifikasi meliputi fragmentasi pengadaan, ketergantungan pada rantai pasok, payung hukum yang belum memadai, penyelesaian sengketa yang belum optimal, serta agenda sosial, politik, dan lingkungan yang belum kuat.

Pokok pengaturan RUU

Menurut Misbakhun, pokok pengaturan RUU meliputi integrasi pasar pengadaan, penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penguatan keterlibatan UMKM dan koperasi, transformasi digital, penyelesaian sengketa, serta struktur kelembagaan.

Sumber

Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261118082915-4-786142/lkpp-bakal-berubah-jadi-badan-prabowo-terbitkan-keppres

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.