Saham News
IHSG Ditutup Turun 0,30% ke 5.304 dengan Transaksi Rp9,85 Triliun, Rupiah Menguat Tipis ke Rp18.256 per Dolar AS Jelang RDG BI
/index.php
Berita Terkini - Diposting pada 18 November 2026 Waktu baca 5 menit
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) akan berubah menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Perubahan itu akan ditindaklanjuti dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa Publik yang kini disiapkan Komisi XI DPR.
Hal itu disampaikan anggota Komisi XI Misbakhun dalam rapat konsultasi Badan Legislasi (Baleg) DPR soal usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2027, Selasa (17/11/2026).
"Secara direktif Presiden sudah mengeluarkan Keppres bahwa LKPP menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sudah keluar Keppres-nya, dan nanti akan kita tindak lanjuti dengan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik," ujarnya, dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurut Misbakhun, selama ini pengadaan dilakukan sendiri-sendiri oleh kementerian dan lembaga. Presiden telah mengarahkan Kepala LKPP agar pengadaan barang dan jasa pada porsi tertentu dipusatkan. "Secara direktif Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada Kepala LKPP bahwa pengadaan barang dan jasa itu pada poin-poin dan porsi tertentu akan dipusatkan," katanya.
Misbakhun menjelaskan pemusatan itu perlu diatur dalam undang-undang karena kebijakan tersebut mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi. "Direktif tersebut harus berada di level undang-undang karena mengintegrasikan kewenangan kementerian dan lembaga yang selama ini terdesentralisasi, nanti akan dilakukan upaya sentralisasi," ujarnya.
Komisi XI telah menugaskan Badan Keahlian Dewan (BKD) menyusun naskah akademik RUU itu. Audiensi dengan LKPP telah dilakukan pada 29 Oktober 2026.
Sejumlah persoalan yang diidentifikasi meliputi fragmentasi pengadaan, ketergantungan pada rantai pasok, payung hukum yang belum memadai, penyelesaian sengketa yang belum optimal, serta agenda sosial, politik, dan lingkungan yang belum kuat.
Menurut Misbakhun, pokok pengaturan RUU meliputi integrasi pasar pengadaan, penggunaan produk dalam negeri atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penguatan keterlibatan UMKM dan koperasi, transformasi digital, penyelesaian sengketa, serta struktur kelembagaan.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261118082915-4-786142/lkpp-bakal-berubah-jadi-badan-prabowo-terbitkan-keppres
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.