China Masukkan Pemilik Calvin Klein dan Tommy Hilfiger ke Daftar Hitam di Tengah Ketegangan Dagang dengan AS

Pemerintah China resmi memasukkan PVH Corp, pemilik merek fesyen global Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, ke dalam daftar hitam pelaku usaha. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Langkah tersebut diumumkan hanya beberapa hari setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menetapkan tarif 10% atas impor dari China, yang diikuti dengan serangkaian tindakan balasan dari Beijing, termasuk pengenaan bea masuk baru untuk impor energi dan peralatan pertanian dari AS.

Menurut laporan CNBC International pada Sabtu (8/2/2025), China menambahkan PVH Corp ke dalam daftar "entitas yang tidak dapat diandalkan", yang memungkinkan pemerintah memberlakukan sanksi, denda, serta pembatasan aktivitas impor dan ekspor terhadap perusahaan tersebut.

PVH Diselidiki atas Penggunaan Kapas Xinjiang

Masuknya PVH dalam daftar hitam China diduga berkaitan dengan penolakan perusahaan untuk menggunakan kapas produksi Xinjiang, wilayah yang menjadi sorotan internasional terkait isu tenaga kerja paksa.

"China ingin menunjukkan kepada Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan tinggal diam dan siap mengambil tindakan yang merugikan perusahaan-perusahaan besar AS atau bisnis yang memiliki kepentingan besar di negara tersebut," ujar Michael Kaye, mitra di firma hukum internasional Squire Patton Boggs, yang telah menangani hukum perdagangan global selama lebih dari 30 tahun.

Menurut Kaye, keputusan China ini dapat memaksa PVH menutup puluhan tokonya di negara tersebut, serta berisiko kehilangan akses ke perdagangan online. Bahkan, staf PVH di China juga berpotensi mengalami deportasi.

Namun, hingga saat ini, belum jelas apakah China juga akan memasukkan PVH dalam daftar hitam di Hong Kong, yang merupakan lokasi kantor pusat perusahaan untuk wilayah Asia-Pasifik.

PVH Merespons: Kecewa dan Akan Bekerja Sama dengan Otoritas China

Dalam pernyataan resminya, PVH Corp menyatakan terkejut dan kecewa atas keputusan yang diambil Kementerian Perdagangan China.

"Selama lebih dari 20 tahun beroperasi di China, kami dengan bangga melayani konsumen kami dan selalu mematuhi hukum serta regulasi yang berlaku. Kami beroperasi sesuai dengan standar dan praktik industri yang ditetapkan," ungkap PVH dalam pernyataan tertulisnya.

Perusahaan juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait dan berharap dapat mencapai solusi yang positif.

China Sumbang 6% dari Total Penjualan PVH, tapi Rantai Pasokan Jadi Tantangan

China merupakan salah satu pasar penting bagi PVH, menyumbang 6% dari total penjualan dan 16% dari laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) perusahaan pada 2023. Namun, tantangan terbesar bagi PVH bukan hanya dari segi penjualan, tetapi juga ketergantungannya terhadap manufaktur di China.

Berdasarkan laporan Desember 2024, sekitar 18% dari total produksi PVH berasal dari pabrik dan pemasok di China, menjadikannya negara dengan kontribusi manufaktur terbesar bagi perusahaan.

Analis ritel dan Managing Director GlobalData, Neil Saunders, menyebut keputusan China ini dapat berdampak besar pada operasional PVH.

"Ini bisa menjadi gangguan yang sangat besar bagi PVH. Mereka memang bisa mencari alternatif manufaktur di negara lain, tetapi ada dua tantangan utama. Pertama, dengan rantai pasokan yang sangat bergantung pada ketepatan waktu, mereka mungkin akan mengalami kekurangan stok saat melakukan transisi. Kedua, adalah masalah kualitas," jelasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita