Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini meluncurkan kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk mengalihkan dana ke program-program prioritas, seperti pemberian makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Meskipun demikian, kebijakan ini mendapat respons yang beragam dari berbagai pihak.

Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa pemangkasan anggaran pada pos-pos non-esensial dapat membuka peluang untuk alokasi dana yang lebih besar bagi program-program sosial yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pemberian makan bergizi gratis yang ditujukan untuk 82,5 juta penerima manfaat, yang diharapkan dapat meningkatkan status gizi anak-anak serta mendukung pendidikan mereka, seperti yang dilaporkan oleh Financial Times (14/02/2025).

Namun, di sisi lain, terdapat kritik terkait dampak dari pemangkasan anggaran terhadap sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Andy Fefta Wijaya, seorang pakar kebijakan publik dari Universitas Brawijaya, mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif, agar tidak mengganggu pelayanan publik yang sangat dibutuhkan, sebagaimana dikutip dari Jatimtimes (14/02/2025).

Kebijakan efisiensi anggaran juga memengaruhi operasional Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan laporan Bisnis.com, Presiden Prabowo telah menginstruksikan pengurangan jam kerja fleksibel, pembatasan perjalanan dinas, serta penghematan penggunaan energi di kantor-kantor pemerintah. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa ASN perlu menyesuaikan diri dengan skema kerja yang lebih efisien guna mendukung implementasi kebijakan ini.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial yang penting. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengganggu pelayanan publik yang vital dan tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Pendekatan yang terukur dan selektif dalam mengelola efisiensi anggaran akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.