Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat bahwa pendapatan negara dari sektor hulu migas nasional hingga paruh pertama tahun 2025 mencapai US$ 5,88 miliar, atau setara dengan Rp 95,91 triliun berdasarkan asumsi kurs Rp 16.312 per dolar.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa angka tersebut setara dengan 45,1% dari total target pendapatan negara tahun ini yang dipatok sebesar US$ 13,03 miliar. Ia juga memperkirakan bahwa pendapatan negara hingga akhir tahun 2025 kemungkinan akan mencapai US$ 10,83 miliar, atau sekitar 83,1% dari target tahunan tersebut.

“Pendapatan negara pada Juni 2024 sebesar US$ 7,63 miliar, target 2025 sebesar US$ 13,03 miliar, dan realisasi sampai Juni 2025 baru US$ 5,88 miliar atau 45,1 persen. Proyeksi hingga akhir tahun diperkirakan sebesar US$ 10,83 miliar atau 83,1 persen,” ujar Djoko dalam Konferensi Pers Kinerja Hulu Migas Semester I Tahun 2025, dikutip pada Selasa (22/7/2025).

Djoko mengakui bahwa pencapaian pendapatan hingga bulan Juni memang belum menyentuh angka setengah dari target tahunan. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh harga minyak yang ditetapkan dalam APBN sebesar US$ 82 per barel, namun realisasi rata-rata harga sepanjang semester pertama hanya berada di bawah US$ 70 per barel.

“Ini karena harga minyak di APBN ditetapkan US$ 82 per barel, sedangkan realisasinya rata-rata hanya sekitar US$ 69. Akibatnya, meskipun volume produksi sesuai target, pendapatan tetap lebih rendah karena harga yang rendah,” jelasnya.

Di sisi lain, realisasi investasi di sektor hulu migas hingga Juni 2025 mencapai US$ 7,19 miliar. Jumlah ini baru mencakup 43,6% dari target investasi yang tercantum dalam APBN, yaitu sebesar US$ 16,5 miliar.

“Kami harap outlook-nya bisa sesuai target 2025, atau bahkan lebih tinggi—mungkin bisa mencapai US$ 16,9 miliar—asal tidak ada keterlambatan dalam proyek-proyek kami,” tambahnya.