Pemerintah Indonesia mulai menerapkan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen sejak September 2026. Kebijakan ini menyasar perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi grup lebih dari 750 juta euro, sekitar Rp15,17 triliun, per tahun.

Komitmen mengambil hak pemajakan

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerapan GMT merupakan komitmen Indonesia mengambil hak pemajakan atas perusahaan multinasional yang memenuhi kriteria tersebut. "Jadi memang hari ini semua otoritas berkomitmen tahun ini Indonesia mulai September 2026 berkomitmen untuk mengambil hak pemajakan 15 persen atas multinational enterprise yang peredaran usaha konsolidasinya itu di atas 750 juta euro per tahun," ujarnya dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Menurut Bimo, kebijakan ini bertujuan memastikan perusahaan multinasional memberi kontribusi pajak yang adil atas aktivitas ekonominya di Indonesia.

Mengapa GMT diberlakukan

Selama ini, perusahaan multinasional berpeluang memanfaatkan perbedaan ketentuan pajak antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya. Lewat GMT, pemerintah berupaya mencegah praktik itu sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara perusahaan global dan pelaku usaha domestik.

Bimo menegaskan GMT bukan sekadar kebijakan teknis perpajakan internasional, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan sistem perpajakan nasional. Perusahaan multinasional yang memperoleh manfaat ekonomi dari pasar Indonesia, katanya, harus memberi kontribusi yang sepadan bagi pembangunan negara. Penerimaan pajak dari perusahaan besar dibutuhkan untuk membiayai fasilitas publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.

Kebijakan ini juga bertujuan mencegah race to the bottom, yakni persaingan antarnegara menurunkan tarif pajak demi menarik investasi. Dengan standar pajak minimum 15 persen, perusahaan multinasional diharapkan tidak lagi leluasa menekan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan perbedaan tarif antarnegara.

Entitas yang terpetakan

Berdasarkan data Country-by-Country Reports (CbCR) tahun 2023, DJP telah mengidentifikasi sejumlah entitas yang masuk cakupan GMT.

• Wajib pajak dalam negeri: 37 perusahaan induk dan 1.721 perusahaan anak.
• Wajib pajak luar negeri: 1.717 entitas induk dan 4.688 entitas anak.

DJP juga telah mengundang sekitar 78 wajib pajak, baik entitas induk maupun anak perusahaan yang berkedudukan di Indonesia.

Sumber

• Antisipasi Penghindaran Pajak, RI Berlakukan Pajak Minimum 15 Persen — CNN Indonesia, Jumat, 13 November 2026 08:15 WIB. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261113073023-532-1426659/antisipasi-penghindaran-pajak-ri-berlakukan-pajak-minimum-15-persen