Industri Sawit Didorong untuk Maksimalkan Kerja Sama Internasional dan Hilirisasi

Industri sawit Indonesia didorong untuk mengoptimalkan kerja sama ekonomi bilateral serta memperluas sektor hilirisasi guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan swasembada pangan serta energi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), Rapolo Hutabarat, menekankan bahwa terdapat dua strategi utama dalam mencapai target ini. Pertama, memanfaatkan kerja sama internasional, termasuk dengan negara-negara anggota BRICS, dan kedua, meningkatkan hilirisasi produk sawit bernilai tambah tinggi.

"Saat ini, Indonesia telah memiliki kerja sama ekonomi bilateral dengan 9 hingga 10 negara, tetapi pemanfaatan produk sawit dalam skema ini masih minim. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dunia usaha mengenai insentif yang tersedia," ujar Rapolo dalam acara buka puasa Aprobi, Gimni, dan Apolin bersama Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Jakarta.

Rapolo menyoroti bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, sejak 6 Januari 2025 merupakan peluang besar bagi industri sawit nasional. Pasalnya, negara-negara tersebut tidak menerapkan hambatan dagang terhadap produk sawit Indonesia.

Ia berharap kerja sama ini dapat menarik lebih banyak investasi ke sektor sawit dan menjadikan negara-negara BRICS sebagai pasar utama bagi produk sawit Indonesia.

Selain kerja sama internasional, hilirisasi produk sawit juga menjadi kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Indonesia masih belum mengembangkan produk turunan sawit bernilai tambah tinggi, seperti fitonutrien yang mencakup betakaroten, tokoferol, dan tokotrienol.

"Selama tiga tahun terakhir, pasar untuk produk-produk ini telah mencapai 10 miliar dolar AS, tetapi hingga kini tidak ada perusahaan farmasi Indonesia yang memproduksinya," tambah Rapolo.

Potensi pasar produk fitonutrien diperkirakan bisa mencapai 15 miliar dolar AS per tahun, atau sekitar 50 persen dari total ekspor sawit yang saat ini mencapai 30 miliar dolar AS. Oleh karena itu, ia menilai alih teknologi dan insentif dari pemerintah sangat diperlukan untuk menarik investasi di sektor ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni), Sahat Sinaga, menyatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan Pemerintahan Prabowo yang telah menetapkan sawit sebagai aset nasional. Namun, ia menyoroti adanya ketidakpastian regulasi yang masih menjadi tantangan bagi industri sawit.

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Perpres 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap industri sawit nasional dan bisnis lain yang bergantung pada penggunaan lahan.

Dari sektor biofuel, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Ernest Gunawan, melaporkan bahwa penyaluran biodiesel B35 pada tahun 2024 mencapai 13,1 juta KL, atau hampir 98 persen dari target.

Namun, untuk mendukung program B50, dibutuhkan kapasitas produksi biodiesel sebesar 24-25 juta KL, sedangkan kapasitas saat ini baru mencapai 19,6 juta KL. Oleh karena itu, masih diperlukan tambahan kapasitas sebesar 4-5 juta KL.

"Kami berharap tahun ini ada tambahan kapasitas sekitar 1 juta KL. Untuk ekspansi lebih lanjut, diperlukan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif," tutup Ernest.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita