Risiko ketidakpastian politik di Indonesia meningkat akibat gejolak dalam dua pekan terakhir, dan memunculkan risiko penurunan peringkat surat utang (sovereign rating) oleh lembaga pemeringkat internasional. Kementerian Keuangan dan seorang ekonom memberi penilaian yang berbeda.

Pandangan Kementerian Keuangan

Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, mengaku tetap optimistis lembaga pemeringkat akan memberi outlook positif bagi Indonesia di tengah gejolak politik. Ia menjelaskan ada bobot penilaian stabilitas politik dalam perhitungan peringkat seperti Fitch, tetapi asesmen itu menyangkut gejolak politik jangka panjang.

Menurut Amir, demokrasi Indonesia sejauh ini masih dinilai baik, dan penanganan konflik oleh pemerintah yang dapat diselesaikan dengan baik akan menjadi penilaian positif. "Saya sih cukup confidence, kalau kita lihat kita biasa mengelola. Indonesia maksudnya sudah matang demokrasinya," katanya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia mengatakan pemerintah senantiasa menjaga stabilitas politik agar mendukung pertumbuhan ekonomi. Gejolak politik yang singkat, menurutnya, bukan faktor signifikan dalam penilaian, yang lebih melihat fundamental ekonomi. "Untuk rating, tidak memberikan dampak hanya penilaian dari sisi short period itu. Mereka pasti akan melihat fundamental itu," tuturnya. "Akan ada review setelah ada rating. Tapi kan akan ada asesmen. Mereka pasti akan lihat secara keseluruhan," tegasnya.

Peringatan ekonom CORE Indonesia

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai risiko ketidakpastian politik meningkat dan bisa memengaruhi kepercayaan. Polemik politik yang berlarut-larut dapat mengurangi kepercayaan pasar dan pelaku usaha, yang paling anti terhadap ketidakpastian, dan bahkan bisa berujung pada penurunan sovereign rating oleh lembaga seperti Fitch.

"Sangat bisa (turun rating), karena tata kelola dan stabilitas politik atau structural features memang punya bobot paling besar dalam metodologi Fitch," ungkap Dipo kepada CNBC Indonesia.

Risiko lainnya, investor berpotensi langsung meminta premi risiko (risk premium) lebih tinggi sehingga yield SBN naik. "Kalau yield sovereign bond naik, maka biaya pinjaman perbankan naik seperti kartu kredit, kredit usaha, kredit UMKM, dan lainnya dan beban APBN semakin besar," ujarnya. Ujungnya, APBN menanggung beban bunga utang yang lebih besar. Sebagai contoh, bunga SBN 5 tahun yang semula 7,44% bisa naik menjadi, misalnya, 7,75% bila gejolak politik berlanjut.

Bobot politik dalam penilaian Fitch

Dalam Kriteria Pemeringkatan Negara, Fitch Ratings memasukkan Indikator Tata Kelola Bank Dunia (World Bank Governance Indicators/WBGI) ke dalam Model Pemeringkatan Negara (Sovereign Rating Model/SRM) yang kuantitatif sebagai titik awal paling objektif. Fitch melengkapinya dengan penilaian risiko politik dalam kerangka Qualitative Overlay (QO) untuk mencakup faktor yang tidak sepenuhnya terwakili WBGI.

"Pentingnya risiko politik bagi pemeringkatan negara tercermin dari fakta bahwa WBGI komposit memiliki bobot terbesar, yakni 18,1%, dibandingkan faktor lainnya dalam SRM," kutip sumber dari Fitch pada Jumat (13/11/2026). Fitch menambahkan, WBGI memiliki daya penjelas tertinggi di antara variabel tunggal mana pun terhadap portofolio peringkat negara yang ditetapkannya selama 15 tahun terakhir.

Posisi peringkat RI saat ini

Fitch sebelumnya merevisi prospek (outlook) peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia menjadi negatif dari stabil. Berdasarkan penilaian per Maret 2026, peringkat utang RI masih BBB, alias layak investasi (investment grade).

Menurut sumber, faktor pendorong penilaian terbaru itu adalah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada target pertumbuhan ambisius 8% dan peningkatan belanja sosial. Fitch menilai hal itu dapat menciptakan perpaduan kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar, sehingga berisiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan. Risiko itu, kata Fitch, tergambar dari rancangan revisi Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dan DPR dalam Prolegnas Prioritas 2026, yang membuka kemungkinan batas defisit dilonggarkan dari level 3% PDB yang selama ini dijaga konsisten.

Sumber

• Gejolak Politik Bisa Pengaruhi Rating Utang RI, Kemenkeu Buka Suara — CNBC Indonesia (Robertus Andrianto), 13 November 2026 15:45 WIB. https://www.cnbcindonesia.com/market/20261113134652-17-785014/gejolak-politik-bisa-pengaruhi-rating-utang-ri-kemenkeu-buka-suara