DIGIVESTASI - Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto, berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal masa jabatannya. Rencana ini diungkapkan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menjelaskan bahwa pajak yang akan dihapus mencakup Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. 

"Ini adalah rekomendasi kami kepada pemerintah untuk menghapus pajak 16% sementara waktu," ujar Hashim dalam acara Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim mengungkapkan bahwa usulan ini awalnya datang dari Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, serta Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, dengan tujuan untuk membangkitkan industri properti.

Adik Prabowo ini juga menyebutkan bahwa wacana ini telah beberapa kali dibahas guna mengurangi beban yang dihadapi oleh para pengembang. 

Meskipun penghapusan pajak tersebut akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, Hashim optimis bahwa kehilangan tersebut akan tergantikan oleh pemasukan dari sektor lain yang tumbuh, terutama dari industri perumahan yang akan semakin bergairah. 

"Jika kita hapus pajak perumahan sebesar 16%, negara mungkin akan kehilangan pendapatan pajak, tetapi nantinya kita akan mendapatkan pemasukan dari sektor lain, seperti kontraktor dan sumber-sumber pendapatan lainnya," tambahnya.

Sementara itu, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang, menjelaskan bahwa rencana ini akan difokuskan pada program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Namun, Bonny tidak menutup kemungkinan bahwa segmen kelas menengah atas juga akan mendapatkan skema lain untuk memudahkan kepemilikan rumah di masa depan. 

"Detail lain akan dibahas lebih lanjut," jelasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita