DIGIVESTASI - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, mengungkapkan kemarahannya terhadap kebijakan Apple, pembuat iPhone, yang mensyaratkan pembebasan pajak korporasi (tax holiday) selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai syarat tersebut sangat berlebihan dan tidak pantas.

Pernyataan ini disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Senin (4/11/2024). Mufti menegaskan bahwa iPhone sudah seharusnya diblokir dari Indonesia.

"Saat ini ramai di media sosial bahwa iPhone 16 dilarang masuk ke Indonesia. Setelah ditelusuri, alasannya karena iPhone meminta tax holiday selama 50 tahun. Ini benar-benar keterlaluan, Pak. Sudah sepantasnya iPhone diblokir dari negara kita," ujar Mufti dalam rapat tersebut.

Mufti juga berharap agar Kementerian BUMN segera turun tangan untuk menangani permasalahan ini, mengingat Erick Thohir memiliki jaringan dan pengalaman internasional yang luas.

"Kami berharap Menteri BUMN dapat turun tangan. Bapak memiliki pengalaman luar biasa di kancah internasional, seperti sepak bola dunia, jadi kami berharap bapak bisa membantu agar kita tidak lagi bergantung pada iPhone," kata Mufti.

Ia juga menyayangkan permintaan Apple tersebut, terutama mengingat iPhone telah memperoleh keuntungan besar dari konsumen Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak perlu ragu untuk memblokir produk iPhone jika permintaan ini tetap diajukan.

"Kita berpikir, mereka sudah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat Indonesia, tapi ketika ingin berinvestasi di sini, mereka malah meminta tax holiday selama 50 tahun," tegas Mufti.

"Rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Jika perlu, blokir seluruh produk iPhone dari negara ini. Ini adalah pelecehan terhadap Indonesia," pungkasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita