"Indonesia Gelap" dan #KaburAjaDulu, Ekspresi Kekecewaan Publik terhadap Pemerintah

Gerakan "Indonesia Gelap" yang digagas mahasiswa serta tagar #KaburAjaDulu yang viral di media sosial dinilai sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi negara saat ini.

Kemarahan masyarakat dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun, yang berdampak pada berbagai sektor, seperti pelayanan publik, program makan bergizi gratis (MBG), dan revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Demonstrasi "Indonesia Gelap" telah berlangsung di Jakarta dan berbagai daerah sejak Senin (17/2), dengan puncak aksi direncanakan pada Kamis (20/2).

Kekecewaan Publik Meningkat

Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menilai bahwa gerakan "Indonesia Gelap" serta tagar #KaburAjaDulu merupakan wujud ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi politik dan ekonomi di Indonesia.

Menurut Lili, masyarakat awalnya menaruh harapan besar kepada presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024. Namun, kenyataan yang terjadi justru tidak sesuai ekspektasi.

"Awalnya, masyarakat berharap pasca pemilu akan ada perubahan, seperti peningkatan lapangan pekerjaan, kenaikan pendapatan, dan daya beli yang lebih baik. Namun, harapan itu kini berubah menjadi kekecewaan, yang kemudian diwujudkan dalam aksi demo dan tagar #KaburAjaDulu," ujar Lili pada Selasa (18/2).

Pendapat serupa disampaikan oleh Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an. Ia menilai keresahan publik semakin meningkat akibat paradoks kebijakan pemerintah, termasuk alokasi anggaran yang dinilai tidak tepat.

Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak difokuskan pada sektor penting, seperti tunjangan kinerja dosen, tetapi justru dialihkan untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang banyak dikritik.

"Ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kondisi negara yang penuh kontradiksi," ungkap Ali.

Potensi Eskalasi Aksi

Ali juga memperkirakan bahwa gerakan "Indonesia Gelap" dan #KaburAjaDulu dapat terus berkembang, terutama jika pemerintahan Prabowo Subianto tidak segera meresponsnya dengan baik.

"Jika pemerintah tidak memberikan klarifikasi yang kuat atas berbagai paradoks kebijakan yang terjadi, aksi-aksi ini bisa semakin besar dan berkelanjutan," ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menekankan bahwa pemerintah harus segera merespons aksi ini agar tidak terjadi eskalasi lebih lanjut.

"Pemerintah sebaiknya tidak bersikap defensif atau agresif berlebihan, karena hal itu justru akan memperbesar gerakan ekstra-parlementer," kata Agung.

Ia menyarankan agar pemerintah mengajak masyarakat berdialog untuk menyelesaikan berbagai isu yang menjadi tuntutan dalam aksi demonstrasi.

Respons Pemerintah

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menolak narasi "Indonesia Gelap" yang digunakan dalam aksi mahasiswa.

"Kita menghormati kebebasan berekspresi, tetapi jangan memutarbalikkan fakta. Tidak ada yang namanya Indonesia gelap," tegas Prasetyo di Kompleks Parlemen, Selasa (18/2).

Ia mengajak masyarakat tetap optimistis dan bersabar, mengingat pemerintahan baru baru bekerja selama empat bulan.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merespons tagar #KaburAjaDulu dengan mengatakan bahwa fenomena ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan mencari peluang kerja di luar negeri.

Namun, ia mengakui bahwa pemerintah masih memiliki tantangan besar dalam menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Ini adalah tantangan bagi kami. Pemerintah harus berupaya menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dan ini menjadi perhatian serta prioritas kami," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/2).

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita