Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai salah satu fokus utama dalam anggaran tahun 2026, sebagaimana tertulis dalam Buku II Nota Keuangan serta RAPBN Tahun Anggaran 2026. Pemerintah merencanakan alokasi dana sebesar Rp 335 triliun sepanjang tahun tersebut. Jumlah ini melonjak signifikan, naik 96% dibandingkan dengan tahun ini yang hanya Rp 171 triliun.

Dana tersebut direncanakan menyasar 82,9 juta peserta, yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga pelajar usia sekolah. Tujuan utamanya adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak dini dengan memastikan pemenuhan gizi yang memadai.

Anggaran itu nantinya dipakai untuk mengolah bahan pangan lokal agar sesuai standar gizi berdasarkan usia dan jenis kelamin penerima manfaat. Menu yang disajikan meliputi makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, buah-buahan, hingga susu sebagai tambahan.

Dalam Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026 disebutkan, “Program ini juga menitikberatkan pada pemanfaatan pangan lokal, dengan tetap menjamin kecukupan gizi, keragaman, kualitas, keamanan, serta keterjangkauan makanan.”

Penyaluran MBG dilakukan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai unit pengelola sekaligus pendistribusi makanan bagi para peserta.

SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka bekerja bersama tenaga ahli gizi untuk menjamin mutu nutrisi, kebersihan, serta kelancaran distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Dalam pelaksanaannya, MBG juga melibatkan UMKM lokal, terutama yang bergerak di sektor makanan dan minuman, sebagai mitra penyedia makanan bergizi. Harapannya, langkah ini dapat memberikan efek berganda berupa dorongan bagi pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM.

“Kolaborasi dengan petani serta pelaku UMKM menjadi sangat penting demi memastikan keberhasilan program, sehingga kebutuhan pangan bisa dipenuhi dengan cepat dan efisien,” tulis dokumen tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini MBG sudah menjangkau penerima manfaat melalui 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Jumlah penerima manfaat telah mencapai lebih dari 15 juta orang, dan Insya Allah akan segera mendekati 20 juta,” ucapnya pada Selasa (12/8/2025).

SPPG tersebut hadir di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas yang melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia, hingga berbagai pelaku usaha lokal. Selain 5.103 SPPG yang sudah aktif, ribuan unit tambahan masih dalam tahap persiapan.

“Jika dihitung secara finansial, tiap unit layanan rata-rata membutuhkan sekitar Rp 1,5 hingga Rp 2 miliar. Sehingga, dana yang beredar di masyarakat telah mencapai sekitar Rp 28 triliun, dan itu bukan berasal dari APBN, melainkan kontribusi mitra,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, sejauh ini anggaran APBN untuk MBG telah terserap Rp 8,2 triliun, yang sebagian besar difokuskan pada intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik unit SPPG sepenuhnya dibiayai oleh para mitra.