BEM SI Gelar Demo 'Indonesia Gelap' di Jakarta, Puncak Aksi Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap', dengan puncak aksi berlangsung di Jakarta.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons terhadap tuntutan mahasiswa yang belum direspons oleh pemerintah.

"BEM SI, sesuai dengan surat instruksi yang telah kami keluarkan, akan menggelar aksi terpusat di Jakarta pada hari Kamis sebagai bentuk tanggapan terhadap aksi-aksi sebelumnya, di mana poin-poin tuntutan kami tidak mendapat respons dari pemerintah," ujar Herianto saat dihubungi pada Selasa (18/2/2025).

Aksi yang akan digelar pada 20 Februari ini akan menjadi puncak kemarahan mahasiswa, terutama setelah tuntutan yang disuarakan dalam aksi pada Senin (17/2) tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.

"Terkait jumlah massa, kami belum bisa memastikan karena akan ada pembahasan teknis di lapangan pada hari Rabu (19/2)," tambahnya.

Sebelumnya, aksi 'Indonesia Gelap' telah digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2), dengan 13 tuntutan utama yang disuarakan oleh mahasiswa.

Bagas Wisnu, selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak, menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah memenuhi tuntutan mahasiswa.

"Kami menyerukan kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat. Jika tidak, aksi serupa akan terus digelar di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegas Bagas.

Berikut 13 tuntutan mahasiswa dalam aksi 'Indonesia Gelap':

1. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional yang bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kritik di lingkungan akademik.
4. Hapuskan multifungsi ABRI untuk mencegah represi dan menjaga kehidupan demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat demi perlindungan hukum atas tanah dan budaya mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.
9. Desak penerbitan Perppu tentang Perampasan Aset guna memberantas korupsi.
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai menguatkan imunitas aparat.
11. Lakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pejabat yang tidak bertanggung jawab.
12. Tolak revisi Tata Tertib DPR yang dianggap berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
13. Lakukan reformasi menyeluruh di tubuh Polri untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.

Aksi ini menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita