Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar pertemuan konsultatif bersama pelaku pasar modal untuk membahas perkembangan reformasi bursa sekaligus merumuskan langkah lanjutan guna memperkuat kualitas pasar modal Indonesia.

Siapa saja yang hadir

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendukung perekonomian domestik sekaligus memperkuat pasar modal nasional. Pertemuan melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam pertemuan itu, pemerintah mendorong tiga agenda utama: peningkatan nilai perusahaan tercatat atau valuing up, percepatan penegakan aturan pasar modal, serta peningkatan edukasi bagi pemegang saham dan investor.

"Yang bisa saya sampaikan, yang pertama, dari BEI itu reformasinya sudah sangat maju sekali, baik dari sisi transparansi, dari sisi likuiditas, maupun dari sisi pengawasan (surveillance). Itu sudah sangat maju, banyak hal yang belum dilakukan di negara lain sudah kita lakukan," kata Dradjad dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Agenda 1: valuing up

Pemerintah ingin mendorong emiten Indonesia meningkatkan nilai perusahaan lewat perbaikan tata kelola dan efisiensi penggunaan modal. Dradjad mencontohkan reformasi pasar modal di Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang, salah satu pendekatannya adalah mendorong direksi perusahaan meningkatkan efisiensi kapital sehingga kinerja dan nilai perusahaan naik.

"Dari pihak Kemenko, karena kami mengkoordinasikan kebijakan, tadi kami meminta masukan kebijakan ekonomi riil apa saja yang perlu dilakukan agar emiten-emiten kita ini meningkat nilainya," katanya. Pelaku pasar menyampaikan sejumlah usulan, mulai dari sektor perpajakan, bea masuk, energi hijau, hingga kebijakan lain di sektor ekonomi riil. Masukan itu akan ditindaklanjuti lewat rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Agenda 2: percepatan penegakan aturan

Agenda kedua adalah mempercepat penegakan (enforcement) seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Dradjad mengatakan pemerintah dan pelaku pasar telah sepakat perlunya percepatan tindak lanjut atas keputusan dan penegakan aturan, dengan praktik di sejumlah negara sebagai pembanding. "Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 3 minggu," ujarnya.

Ia membantah anggapan bahwa pengawasan pasar modal Indonesia kurang. "Sebenarnya ada mitos yang keliru yang mengatakan bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Enggak, itu sudah berjalan, cuma ternyata komunikasinya yang belum intensif," kata Dradjad.

Agenda 3: edukasi pemegang saham dan investor

Pemerintah menilai literasi masyarakat soal pasar modal masih perlu diperkuat seiring meningkatnya partisipasi investasi. Menurut Dradjad, sekitar 15% penduduk usia produktif telah masuk ke pasar keuangan, dan pemerintah berharap angka itu terus naik.

"Jadi kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana, bukan hanya itu. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita," ujarnya. Perubahan fungsi itu, katanya, membuat pemerintah perlu lebih memperhatikan perlindungan aset masyarakat di bursa. "Sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara. Jadi negara akan melakukan semaksimal mungkin agar aset-aset mereka di bursa itu bisa terjaga nilainya," katanya.

BEI dan OJK memastikan reformasi berlanjut

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan BEI bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyampaikan perkembangan reformasi kepada pemerintah dan menerima arahan agar agenda itu dijalankan konsisten, baik untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, maupun efektivitas pengawasan. Ia menegaskan reformasi tidak semata menjawab perhatian penyedia indeks global. "Tentu reformasi ini tidak hanya semata-mata untuk menjawab concern dari satu atau dua global index provider, tetapi lebih luas ini agar ditujukan pada peningkatan kualitas pasar modal kita secara umum," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Jeffrey menambahkan bahwa pendalaman pasar perlu dilakukan dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, partisipasi investor ritel perlu dilengkapi peningkatan keterlibatan investor asing dan investor institusi domestik. Dari sisi penawaran, pasar membutuhkan instrumen investasi berkualitas, peningkatan free float, dan produk baru yang dapat menjadi pilihan investor.

Komisaris Utama BEI Nurhaida menekankan pentingnya mendorong peran pasar modal sebagai salah satu sumber peningkatan perekonomian. "Karena itu, kita berharap bahwa supply nanti juga akan makin ditingkatkan dan kemudian demand juga ditingkatkan," ujarnya. Dari sisi permintaan, ia menyoroti pentingnya edukasi agar partisipasi investor kian luas, serta penguatan fundamental dan keterbukaan informasi emiten seiring peningkatan kualitas pasar.

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek (DPLE) OJK Edi Broto menyatakan reformasi dilakukan serius dan berkelanjutan bersama BEI dan seluruh pemangku kepentingan. "Jadi reformasi yang kita lakukan ini sifatnya serius dan berkelanjutan. Tujuannya adalah tidak hanya untuk antisipasi apa yang terjadi dinamika sekarang, tapi juga untuk ke depannya, untuk menjadikan pasar modal kita lebih baik dan lebih berkualitas global dan diakui oleh seluruh pelaku, baik itu global maupun domestik," papar Edi.

Dengan tiga agenda itu, pemerintah berharap reformasi tidak berhenti pada peningkatan transparansi, likuiditas, dan pengawasan, tetapi juga mampu mendorong valuasi emiten, memperkuat kepercayaan investor, dan memperdalam pasar modal Indonesia.

Sumber

• Pemerintah, BEI & OJK Ungkap 3 Agenda Besar Reformasi Pasar Modal RI — CNBC Indonesia (Robertus Andrianto), 12 November 2026 15:54. https://www.cnbcindonesia.com/market/20261112154616-17-784717/pemerintah-bei-ojk-ungkap-3-agenda-besar-reformasi-pasar-modal-ri