Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 11.377 wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak lewat program penghapusan sanksi (PSA) hingga Kamis (12/11/2026).

Angka permohonan dan setoran

Berdasarkan data DJP per 12 November 2026, permohonan itu mencakup 40.644 kohir dengan total setoran Rp595,1 miliar.

Permohonan sebelum dan sesudah PMK 71/2026

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa permohonan PSA datang dari wajib pajak yang mengajukan sebelum maupun sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Wajib pajak yang mengajukan sebelum PMK 71/2026 berlaku tetap dapat memperoleh perlakuan sesuai ketentuan baru itu, tetapi ada beberapa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi.

"Walaupun dia sudah menyampaikan permohonannya sebelum berlaku PMK 71, dia akan diperlakukan sama seperti PMK 71. Namun, ada beberapa syarat tambahan yang nanti akan diminta oleh teman-teman di Kanwil, oleh penelaah keberatan, atau bisa juga dibantu oleh account representative," ujar Inge dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).

Skema bagi yang tidak punya pokok pajak

Inge menjelaskan, wajib pajak yang tidak memiliki pokok pajak dalam surat tagihan pajak (STP) cukup membayar sekitar 10% dari sanksi yang ditetapkan untuk mendapatkan pembebasan sanksi 90%. "Kalau memang dia tidak ada pokoknya, berarti dia hanya membayar sekitar 10 persen dari sanksi yang sudah ditetapkan. Sehingga mereka akan mendapatkan pembebasan sanksi nanti sebesar 90 persennya," jelasnya.

Angka masih dinamis hingga 31 Desember 2026

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan jumlah permohonan itu masih dinamis karena kesempatan mengajukan pengurangan sanksi hingga 100% masih dibuka sampai 31 Desember 2026, selama wajib pajak memenuhi persyaratan. "Ini angka yang sangat dinamis, ini angka tarikan tadi pagi. Tentu nanti seiring dengan berjalannya waktu sampai 31 Desember 2026, kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak untuk bisa mendapatkan pengurangan sampai dengan 100 persen apabila memenuhi persyaratan," pungkasnya.

Sumber

• 11.377 Wajib Pajak Ajukan Penghapusan Sanksi ke DJP, Setoran Rp595,1 M — CNN Indonesia, 12 November 2026 15:56 WIB. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261112154125-532-1426462/11377-wajib-pajak-ajukan-penghapusan-sanksi-ke-djp-setoran-rp5951-m