Bisnis | Ekonomi
Prabowo-Xi Jinping Bahas Komitmen Investasi US$86,8 Miliar (Rp1.600 T) dan 10 Kota Pintar, Defisit Dagang RI dengan China Tercatat US$20,5 Miliar
/index.php
Berita Terkini - Diposting pada 20 November 2026 Waktu baca 5 menit
Pengusaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba) ramai-ramai merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan 70% hasil pertambangan di dalam negeri dinikmati negara, bahkan, bila perlu, Indonesia menguasai saham tambang-tambang tersebut. Gagasan ini belum menjadi kebijakan pemerintah, tetapi sejumlah asosiasi, yakni IMA, Kadin Indonesia, Apindo, dan Perhapi, sudah menyampaikan pandangan.
Berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80% total pengeluaran dilakukan di dalam negeri, mulai dari pengadaan barang dan jasa, gaji, hingga pajak, royalti, pajak daerah, dan kewajiban lain. Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan industri turut mendorong pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sekitar, dengan dampak ekonomi luas lewat perputaran belanja domestik, penguatan rantai pasok, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
IMA mendorong agar pembahasan angka 70% diawali pemetaan seluruh kontribusi industri kepada negara, masyarakat, dan perekonomian. "Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan," ujarnya. IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, dan meminta penilaian mempertimbangkan siklus investasi dan manfaat jangka panjang industri sehingga tidak semua kontribusi dinilai dalam satu tahun.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang keanggotaan Widiyanto Saputro memaparkan untung-rugi bila keinginan itu dijalankan. Potensi keuntungan bagi negara: penerimaan naik dan ruang fiskal bertambah, kendali negara atas komoditas menguat, dan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global membaik. Risikonya: investasi eksplorasi bisa terhenti padahal cadangan perlu terus diperbarui, proyek hilirisasi padat modal dan jangka panjang bisa kehilangan akses pembiayaan, serta premi risiko Indonesia naik sehingga biaya modal meningkat.
Bagi perusahaan, keuntungannya adalah aturan seragam bagi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam hal setoran ke negara. Risikonya, perubahan skema bisa mengubah seluruh asumsi keekonomian, dan bagi perusahaan berpembiayaan utang dampaknya bukan hanya penurunan laba tetapi juga potensi masalah pembiayaan. Kadin mendukung tujuan Presiden agar kekayaan alam lebih bermanfaat bagi bangsa dan mengusulkan desain kebijakan dengan angka 70% yang didefinisikan jelas, diterapkan secara prospektif, dan dirumuskan bersama pelaku usaha.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Apindo Hendra Sinadia menilai porsi pendapatan yang diterima negara lebih besar daripada perusahaan, tetapi menegaskan belum ada studi yang memperhitungkan tarif pajak efektif dibandingkan total laba atau pendapatan sebelum pajak. Ia merinci manfaat bagi negara dari tambang minerba: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perpajakan, PPh Badan dan Perorangan, PPN, PBB, hingga royalti.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai porsi pemerintah dari hasil tambang sebenarnya sudah besar, berasal dari kewajiban perpajakan dan PNBP. Pajak yang dikenakan ke sektor ini meliputi PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26, 25, 19, 15, dan 4 ayat 2, PPN, dan PBB. Untuk PNBP, negara memungut iuran tetap (deadrent), pungutan hasil produksi seperti royalti dan dana hasil produksi batu bara (DHPB), iuran eksplorasi, jasa kepelabuhanan, dan bagi hasil keuntungan untuk pemerintah pusat sebesar 4% dari laba bersih.
Sudirman menyebut, dari informasi dan data sejumlah perusahaan tambang, khususnya batu bara, penerimaan negara dari pajak dan PNBP jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diterima perusahaan.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20261120114621-4-786941/prabowo-mau-70-hasil-tambang-buat-negara-pengusaha-teriak-sebut-ini
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.