BERITA POPULER
🔥 Prabowo-Xi Jinping Bahas Komitmen Investasi US$86,8 Miliar (Rp1.600 T) dan 10 Kota Pintar, Defisit Dagang RI dengan China Tercatat US$20,5 Miliar 🔥 Adhi Karya (ADHI) Digugat PKPU oleh PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia, Manajemen: Tidak Ada Dampak Signifikan pada Operasional dan Going Concern 🔥 XLSmart (EXCL) Akan Buyback Saham hingga Rp1 Triliun pada 23 November 2026-22 Februari 2027, Didanai Kas Internal dan Tanpa Persetujuan RUPS 🔥 Pemprov DKI Batal Terbitkan Obligasi Daerah dan Pilih Pinjam Rp4,5 Triliun ke PT SMI; Kebutuhan APBD 2027 Rp7,5 Triliun Juga Menunggu Rp3 Triliun Kurang Bayar DBH 🔥 Prospek Saham ADRO, AADI, dan ADMR Setelah Transaksi Rp66,81 Triliun: Analis Kiwoom Proyeksikan Positif hingga 2027, Saratoga dan Triputra Perbesar Porsi 🔥 IHSG Sesi I Jumat Turun 1,50% ke 5.116,30, Asing Jual Bersih Rp398,3 Miliar: BBCA Paling Banyak Dilepas, AMMN Paling Banyak Dibeli 🔥 OJK Cabut Izin PT BPR LPN Labuh Gunung, 17 BPR/BPRS Ditutup Tahun Ini dan Terbanyak di Sumatra Barat (4 Bank, 23,5%) 🔥 Pengusaha Tambang Tanggapi Keinginan Prabowo 70% Hasil Tambang untuk Negara: IMA, Kadin, Apindo, dan Perhapi Minta Definisi Jelas dan Kontribusi Dipetakan 🔥 Neraca Pembayaran RI Kuartal III-2026 Berbalik Surplus US$100 Juta, Defisit Transaksi Berjalan Menyempit ke 0,5% PDB, Pendapatan Primer Masih Defisit US$9,5 Miliar 🔥 UMP DKI Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941, Naik 7,1%; Buruh Kecewa karena Usulan Alfa 1% Tak Terpenuhi, Apindo Minta Kemampuan Usaha Dihitung 🔥 IHSG Turun 1,07% ke 5.247,88 Tiga Hari Beruntun, Asing Jual Bersih Rp443 Miliar: BBRI Paling Banyak Dilepas, BBCA Dibeli Rp689 Miliar 🔥 PP 41/2026: PPh Final 0% untuk Transaksi Danantara dan Restrukturisasi BUMN hingga 2029, Pembebasan Utang BUMN Likuidasi Juga Dapat Fasilitas
UMP DKI Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941, Naik 7,1%; Buruh Kecewa karena Usulan Alfa 1% Tak Terpenuhi, Apindo Minta Kemampuan Usaha Dihitung

Berita Terkini - Diposting pada 20 November 2026 Waktu baca 5 menit

Ilustrasi AI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan, naik 7,1% atau Rp407.065 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876.

Isi penetapan

Penetapan tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027. "Besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1% dibandingkan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Kalau di tahun 2026 kenaikannya 6,1%, di tahun 2027 ini kenaikannya 7,1%," kata Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).

Pramono menyebut kebijakan itu bentuk komitmen Pemprov DKI menerapkan pengupahan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha. Penetapan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/2009/HI.01, serta sejalan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026.

Proses tiga hari lebih cepat dari tenggat

Pemprov DKI menjadi fasilitator antara buruh dan pengusaha selama tiga hari, dengan melibatkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Tenggat dari pemerintah pusat jatuh pada Sabtu (21/11/2026), sehingga DKI menetapkan satu hari lebih cepat. "Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok," ujarnya.

Buruh: kecewa, belum tentukan langkah

Angka itu masih di bawah harapan buruh, yang mengusulkan nilai alfa 1% agar UMP mencapai sekitar Rp6,2 juta. Pengurus dan Sekretaris Perwakilan Daerah KSPI DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD SPN DKI Jakarta Muhammad Andre Nasrullah mengaku kecewa karena rekomendasi buruh tidak sepenuhnya terpenuhi. "Ya, pertama memang kami kecewa. Kami penginnya apa yang menjadi rekomendasi kami buruh," katanya di Balai Kota, Jumat (20/11/2026). Rekomendasi itu disusun dari pertimbangan daya beli dan kebutuhan hidup pekerja selama satu tahun.

Dalam sidang Dewan Pengupahan, unsur pemerintah mengusulkan alfa 0,775, pengusaha 0,5, dan pekerja 1%. Andre menilai alfa maksimal 1% diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi Jakarta dan kontribusi pekerja, termasuk dari wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Buruh belum memastikan langkah lanjutan: mereka akan berkoordinasi dulu dengan seluruh elemen buruh Jakarta untuk memilih antara aksi atau lobi. Massa buruh sempat berunjuk rasa di depan Balai Kota pada hari yang sama.

Sudut pandang pengusaha: contoh Sumatra Selatan

Di daerah lain, APINDO Sumatra Selatan mengingatkan kenaikan UMP 2027 perlu mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Ketua APINDO Sumsel Zewwy Salim menyebut usulan mereka memperhitungkan inflasi Sumsel 5,5% dan pertumbuhan ekonomi 5,28%. "Kami tentu memperhatikan kepentingan buruh, tetapi kemampuan dunia usaha juga harus menjadi pertimbangan," ujarnya. Menurutnya, kenaikan biaya tenaga kerja yang tidak diimbangi kemampuan usaha berpotensi memengaruhi keberlangsungan perusahaan hingga kesempatan kerja: "Karena tanpa memperhatikan itu, maka akan terjadi pengangguran."

UMP Sumsel 2027 ditetapkan Rp4.210.059, naik 6,77% dari UMP 2026 Rp3.942.963, atau naik Rp267.096.

Sumber

Sumber: https://jakarta.bisnis.com/read/20261120/77/2023069/sah-ump-dki-jakarta-2027-jadi-rp613-juta-naik-rp407065

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.