Menurut Abdurrohman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, rasio alokasi anggaran bantuan sosial pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 0,76 persen dan Filipina 0,67 persen, rasio alokasi bansos Indonesia hanya sebesar 0,55 persen. Terdapat beberapa negara tetangga Indonesia yang mencatatkan rasio yang lebih tinggi, seperti Thailand sebesar 1,69 persen dan Vietnam sebesar 1,55 persen.

Abdurrohman juga menilai efektivitas penyaluran bansos masih rendah dalam menurunkan angka kemiskinan, selain rasio belanja bansos yang masih rendah. Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap sebagai program yang paling efektif menurunkan angka kemiskinan, diikuti oleh program sembako dan Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, subsidi energi dianggap sebagai program yang efektivitasnya paling rendah.

Dari survei Prospera, tercatat 80,2 persen rumah tangga menerima setidaknya satu program pada tahun 2021. Namun, sepertiga rumah tangga kelompok 40 persen terbawah tidak menerima bantuan sosial sama sekali. Ditemukan bahwa seperempat rumah tangga penerima bantuan mengalami kesulitan dalam pencairan bantuan, serta kendala seperti keterlambatan, pemotongan, dan masalah teknis yang paling banyak ditemui. Abdurrahman menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut.

Abdurrahman juga menambahkan bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga mampu. Dari total subsidi dan kompensasi solar sebesar Rp145,6 triliun pada 2022, 89 persen atau sebesar Rp129,6 triliun dinikmati oleh dunia usaha, sementara 11 persen atau Rp16,0 triliun dinikmati oleh rumah tangga. Dari Rp16,0 triliun yang dinikmati rumah tangga, 95 persen atau Rp15,2 triliun dinikmati oleh rumah tangga mampu, sementara hanya 5 persen atau Rp800 miliar dinikmati oleh rumah tangga miskin. Hal serupa juga terjadi pada alokasi kompensasi Pertalite/Premium, dimana dari Rp161,6 triliun yang dibayarkan pemerintah, 86 persen atau Rp138,9 triliun dinikmati oleh rumah tangga dan sisanya 14 persen atau Rp22,6 triliun dinikmati oleh dunia usaha. Dari Rp138,9 triliun, 80 persen atau sebesar Rp111,2 triliun dinikmati oleh rumah tangga mampu dan 20 persennya atau Rp27,8 triliun dinikmati oleh 4 desil terbawah.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM di Indonesia tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam mendorong redistribusi kekayaan. Seharusnya kebijakan subsidi BBM difokuskan pada golongan masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, seperti rumah tangga miskin dan rentan miskin.

Dalam jangka panjang, kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan efektif dapat berdampak buruk pada ekonomi dan lingkungan. Subsidi BBM yang terlalu besar dapat membebani anggaran pemerintah, mengganggu stabilitas fiskal, dan menurunkan daya saing ekonomi. Selain itu, penggunaan BBM yang tidak efisien dan berlebihan juga dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah subsidi BBM di Indonesia.

Sumber: id.investing.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital