Kejar Ekonomi 8% pada 2029, RI Butuh Investasi Rp13.032 Triliun

Jakarta, 6 Oktober 2026 — Indonesia membutuhkan investasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani kembali menyampaikan bahwa kebutuhan investasi sepanjang periode 2025–2029 mencapai lebih dari Rp13.000 triliun.

Target resmi yang sebelumnya dipublikasikan pemerintah adalah sekitar Rp13.032 triliun.

Nilainya bahkan lebih besar dibandingkan total realisasi investasi Indonesia selama sekitar satu dekade sebelumnya.

Karena itu, tantangannya bukan sekadar menarik investor baru. Pemerintah juga harus memastikan proyek benar-benar terealisasi, menghasilkan kapasitas produksi baru, membuka pekerjaan, dan memberi nilai tambah di dalam negeri.

Rp13.032 Triliun Bukan Target Satu Tahun

Angka Rp13.032 triliun perlu dibaca dalam konteks yang tepat.

Target tersebut merupakan kebutuhan investasi kumulatif sepanjang 2025–2029, bukan investasi yang harus masuk sekaligus dalam satu tahun.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyebut target ini merupakan bagian dari kebutuhan untuk menopang sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diarahkan mencapai 8% pada 2029.

Pada Agustus 2026, BKPM juga menyatakan Rp13.032 triliun tersebut setara sekitar 143% dari capaian investasi selama sepuluh tahun sebelumnya.

Jadi, frase “lima tahun ke depan” yang digunakan dalam sejumlah pernyataan pejabat lebih aman dijelaskan sebagai periode perencanaan 2025–2029, bukan lima tahun dihitung ulang sejak Oktober 2026.

Targetnya Jauh di Atas Satu Dekade Sebelumnya

Besarnya skala kebutuhan tersebut terlihat ketika dibandingkan dengan sejarah investasi nasional.

Rosan sebelumnya menyebut total investasi yang berhasil dihimpun sepanjang 2014–2024 berada di kisaran Rp9,1 kuadriliun.

Sementara untuk periode yang hanya separuh panjangnya, 2025–2029, pemerintah menargetkan sekitar Rp13.032 triliun.

Perbandingan tersebut menunjukkan seberapa agresif peningkatan investasi yang diperlukan.

Namun perlu diingat, angka Rp13.032 triliun merupakan target penanaman modal, bukan anggaran belanja pemerintah.

BKPM secara eksplisit menjelaskan bahwa target tersebut mencakup penanaman modal oleh badan usaha dalam negeri maupun asing untuk meningkatkan kapasitas ekonomi.

Investasi 2025 Sudah Mencapai Rp1.931 Triliun

Pemerintah memasuki periode tersebut dengan pertumbuhan investasi yang cukup kuat.

Data resmi BKPM menunjukkan realisasi investasi Januari–Desember 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun.

Angka itu setara 101,3% dari target investasi 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

Dibandingkan 2024, realisasi investasi meningkat 12,7% secara tahunan.

Investasi tersebut juga dilaporkan menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja Indonesia.

Rosan dalam forum ISF 2026 menyederhanakan angka tersebut menjadi lebih dari US$120 miliar.

Namun untuk konsistensi data, angka resmi BKPM dalam rupiah—Rp1.931,2 triliun—lebih tepat dijadikan rujukan utama.

Semester I-2026 Tembus Rp1.010,6 Triliun

Momentum investasi berlanjut pada paruh pertama 2026.

BKPM mencatat realisasi investasi semester I mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut setara 49,5% dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Investasi selama enam bulan pertama juga menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, naik sekitar 15% secara tahunan.

Dalam paparannya di ISF, Rosan mengonversi capaian tersebut menjadi sekitar US$61 miliar.

Sekali lagi, angka dolar tersebut merupakan pendekatan konversi, sedangkan statistik resmi BKPM disajikan dalam rupiah.

Hilirisasi Menyumbang Hampir 30%

Salah satu motor investasi yang terus didorong pemerintah adalah hilirisasi.

Pada semester I-2026, investasi hilirisasi tercatat sekitar Rp300,1 triliun, setara 29,7% dari total investasi nasional.

Nilainya meningkat sekitar 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada 2025, porsinya bahkan mencapai 30,2%, dengan nilai Rp584,1 triliun dan pertumbuhan 43,3% yoy.

Artinya, sekitar tiga dari setiap sepuluh rupiah investasi yang masuk berdasarkan klasifikasi tersebut terkait dengan proyek hilirisasi.

Kebijakan ini diarahkan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi.

Hilirisasi Bukan Hanya Nikel

Hilirisasi sering diasosiasikan dengan nikel.

Namun cakupannya semakin luas.

BKPM mencatat investasi hilirisasi 2025 terdiri antara lain dari mineral, perkebunan dan kehutanan, minyak dan gas, serta perikanan dan kelautan.

Pemerintah juga mendorong investasi di bidang energi, manufaktur, biofuel, serta rantai industri yang berkaitan dengan elektrifikasi.

Dalam ISF 2026, Rosan menyoroti elektrifikasi, hilirisasi yang lebih bersih, dan biofuel sebagai beberapa area yang dinilai memiliki peluang investasi besar.

Target 2027 Naik Menjadi Rp2.322 Triliun

Pemerintah tidak hanya menetapkan target kumulatif lima tahun.

Target tahunan juga dinaikkan secara bertahap.

Untuk 2026, target investasi nasional berada di Rp2.041,3 triliun.

Pada 2027, target tersebut naik menjadi Rp2.322 triliun, atau meningkat sekitar 13,8%.

BKPM memandang investasi sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi karena dapat menambah kapasitas produksi, lapangan kerja, dan aktivitas industri.

Namun mencapai target investasi belum otomatis berarti pertumbuhan ekonomi akan mencapai 8%.

Pertumbuhan juga dipengaruhi konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, ekspor-impor, produktivitas, kondisi global, dan berbagai faktor lainnya.

Dengan demikian, Rp13.032 triliun lebih tepat dipahami sebagai salah satu kebutuhan dalam strategi pemerintah, bukan rumus tunggal yang menjamin ekonomi tumbuh 8%.

Pemerintah Andalkan Reformasi Perizinan

Untuk mengejar skala investasi tersebut, pemerintah berusaha mempercepat proses perizinan.

Salah satu fondasinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Regulasi ini mengatur berbagai aspek perizinan berusaha, termasuk persyaratan dasar, perizinan usaha, layanan OSS, pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian hambatan.

Salah satu inovasi utamanya adalah penerapan batas waktu layanan atau Service Level Agreement.

Ketika Tenggat Lewat, Ada Mekanisme Fiktif Positif

PP 28/2025 memperkuat konsep fiktif positif dalam perizinan.

Secara sederhana, apabila permohonan yang lengkap dan sesuai persyaratan tidak mendapatkan keputusan dalam batas waktu layanan yang ditetapkan, proses dapat dianggap disetujui sesuai mekanisme OSS.

BKPM menjelaskan bahwa mekanisme tersebut bertujuan memberikan kepastian waktu kepada pelaku usaha.

Namun mekanisme otomatis ini bukan berarti seluruh proses pengawasan hilang.

BKPM menegaskan izin yang terbit melalui fiktif positif tetap dapat diverifikasi dan dievaluasi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, izin dapat dievaluasi bahkan dibatalkan sesuai ketentuan.

Jadi, “otomatis disetujui” tidak sama dengan “bebas pemeriksaan”.

OSS Menjadi Pintu Utama

Pemerintah juga memperkuat Online Single Submission atau OSS sebagai pintu utama layanan investasi.

Sistem ini mengintegrasikan berbagai proses perizinan agar investor tidak harus mengajukan dokumen yang sama melalui banyak kanal berbeda.

BKPM menyebut sistem perizinan dari 18 kementerian/lembaga telah terintegrasi dengan OSS dan akan terus dikembangkan menggunakan teknologi seperti AI, big data, dan blockchain.

Percepatan proses tersebut ditujukan untuk memperbaiki kepastian berusaha.

Bagi investor, bukan hanya besarnya insentif yang penting, tetapi juga seberapa jelas waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin dan memulai proyek.

Layanan Tenaga Kerja Asing Juga Diintegrasikan

Pada 9 September 2026, Kementerian Investasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menandatangani dua surat keputusan bersama mengenai integrasi layanan tenaga kerja asing.

Sistem OSS dihubungkan dengan SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan aplikasi All Indonesia milik Kementerian Imigrasi.

Layanan yang diintegrasikan mencakup RPTKA, VITAS, ITAS, dan ITAP.

Dalam skema yang diumumkan September, Kementerian Ketenagakerjaan tetap memproses RPTKA, sedangkan Kementerian Imigrasi memverifikasi dan menerbitkan VITAS, ITAS, serta ITAP.

OSS berfungsi sebagai pintu masuk dan gateway integrasi.

Rosan Sebut KITAS Akan Diproses Enam Hari

Dalam ISF 2026 pada 6 Oktober, Rosan memberikan perkembangan terbaru.

Ia mengatakan dalam dua bulan ke depan seluruh KITAS akan diterbitkan melalui Kementerian Investasi, dengan target proses sekitar enam hari.

Namun pernyataan tersebut harus dibedakan dari mekanisme yang sudah diumumkan dalam SKB 9 September.

Dokumen integrasi September masih menempatkan penerbitan ITAS pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Karena itu, pernyataan Rosan pada 6 Oktober sebaiknya dipahami sebagai rencana perubahan mekanisme layanan yang akan diterapkan, bukan bukti bahwa seluruh kewenangan tersebut sudah berpindah pada hari ini.

Rincian operasional finalnya perlu dilihat dari aturan dan implementasi lanjutan pemerintah.

Tantangannya Bukan Hanya Membawa Modal Masuk

Mencapai Rp13.032 triliun bukan sekadar persoalan promosi investasi.

Investor juga mempertimbangkan ketersediaan energi, infrastruktur, kepastian hukum, biaya logistik, tenaga kerja, akses pasar, serta stabilitas kebijakan.

Proyek yang sudah diumumkan pun belum tentu langsung menjadi realisasi.

Ada perbedaan antara komitmen, rencana investasi, konstruksi proyek, dan investasi yang benar-benar tercatat dalam laporan kegiatan penanaman modal.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya banyaknya komitmen yang diumumkan.

Yang lebih penting adalah berapa banyak proyek yang benar-benar berjalan dan menciptakan kapasitas produksi serta pekerjaan.

Investasi Juga Harus Berkualitas

Pemerintah sendiri menekankan bahwa investasi tidak hanya dinilai berdasarkan nominal.

BKPM menyebut investasi diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri nasional, dan mendorong pembangunan lebih merata.

Ini penting karena investasi Rp1 triliun di satu sektor belum tentu menghasilkan dampak ekonomi yang sama dengan Rp1 triliun di sektor lain.

Perbedaan teknologi, kandungan lokal, penyerapan pekerja, produktivitas, dan hubungan dengan industri domestik dapat menghasilkan dampak berbeda.

Apakah Rp13.032 Triliun Menjamin Pertumbuhan 8%?

Tidak.

Angka tersebut merupakan target kebutuhan investasi dalam kerangka kebijakan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil interaksi lebih luas antara investasi, konsumsi, ekspor-impor, belanja pemerintah, produktivitas, tenaga kerja, kondisi keuangan, dan ekonomi global.

Karena itu, formulasi yang lebih tepat adalah bahwa Rp13.032 triliun dibutuhkan untuk mendukung atau mengejar sasaran pertumbuhan 8%, bukan bahwa masuknya investasi sebesar itu otomatis menghasilkan pertumbuhan 8%.

Target 8% sendiri merupakan sasaran kebijakan pemerintah untuk 2029, bukan capaian yang sudah terjadi.

Kesimpulan

Pemerintah menargetkan realisasi investasi sekitar Rp13.032 triliun sepanjang 2025–2029 untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Jumlah tersebut setara sekitar 143% dari investasi yang berhasil dihimpun Indonesia selama sepuluh tahun sebelumnya.

Realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun, naik 12,7% yoy dan menyerap sekitar 2,71 juta pekerja.

Pada semester I-2026, investasi mencapai Rp1.010,6 triliun, naik 7,2% dan menyerap sekitar 1,45 juta pekerja.

Hilirisasi menyumbang hampir 30% dari total investasi dan menjadi salah satu strategi utama pemerintah.

Untuk mempercepat investasi, pemerintah juga melakukan reformasi perizinan melalui PP 28/2025, mekanisme fiktif positif, integrasi OSS, dan penyederhanaan layanan tenaga kerja asing.

Namun angka Rp13.032 triliun tetap merupakan target investasi, sedangkan pertumbuhan 8% merupakan sasaran ekonomi.

Keberhasilannya baru dapat diukur dari realisasi investasi, produktivitas proyek, penciptaan pekerjaan, dan kinerja ekonomi Indonesia hingga 2029.