Menteri Dalam Negeri Prancis, Bruno Retailleau, mengundang sejumlah petinggi perusahaan kripto pada hari Jumat, 16 Mei 2025, dalam upaya untuk meredakan keresahan mereka setelah serangkaian kasus percobaan penculikan yang menyasar individu terkait industri aset digital di negara tersebut.

Dalam keterangan resminya, Retailleau memaparkan sejumlah langkah cepat yang akan diambil untuk menanggapi situasi tersebut. Beberapa di antaranya termasuk pemeriksaan keamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kediaman para eksekutif kripto, serta pengarahan khusus yang diberikan oleh satuan elit kepolisian kepada mereka dan anggota keluarganya. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk jalur komunikasi darurat yang diprioritaskan khusus untuk sektor kripto.

Retailleau menegaskan komitmennya untuk menghentikan rangkaian serangan brutal yang menargetkan para pelaku industri kripto, seraya menyamakan kondisi ini dengan masa lalu ketika perampok biasa menyasar bank dan toko perhiasan.

Pertemuan ini dilangsungkan setelah insiden percobaan penculikan terhadap anak dan cucu dari CEO bursa kripto Paymium di Paris awal minggu ini. Aksi itu dilakukan secara terang-terangan di siang bolong namun berhasil digagalkan. Beberapa minggu sebelumnya, seorang ayah dari miliarder kripto juga sempat menjadi korban penculikan di Paris, namun berhasil dibebaskan setelah dua hari.

Meskipun insiden penculikan terkait aset kripto juga terjadi di negara lain, peningkatan kasus dalam negeri membuat para pelaku industri di Prancis semakin cemas. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor kripto di negara tersebut tumbuh pesat dan menjelma menjadi salah satu ekosistem paling aktif di Eropa, ditopang oleh kebijakan pemerintah yang mendukung serta kehadiran perusahaan-perusahaan lokal seperti Ledger—pembuat dompet kripto berbasis perangkat keras yang bermarkas di Paris dan memiliki valuasi €1,3 miliar pada pendanaan terakhir.

Pembentukan Kelompok Khusus

Retailleau juga berencana membentuk kelompok kerja khusus yang akan bekerja sama dengan pelaku industri kripto untuk menyelesaikan masalah ini. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan pelacakan aset digital dan penyusunan pedoman praktik terbaik yang dirancang khusus untuk industri kripto. Selain itu, kepolisian akan mendapatkan pelatihan tambahan mengenai cara menangani kasus pencucian uang yang melibatkan aset kripto.

Komunitas kripto Prancis sempat terguncang pada awal tahun ketika David Balland, salah satu pendiri Ledger, dan pasangannya menjadi korban penculikan di rumah mereka. Setelah dua hari disandera dan mengalami penyiksaan fisik, Balland akhirnya dibebaskan. Para pelaku memaksa pembayaran tebusan dalam bentuk kripto, sebagian di antaranya berhasil dibekukan dan disita oleh pihak berwenang.

Eric Larchevêque, salah satu pendiri Ledger lainnya, yang juga menerima permintaan tebusan dalam insiden tersebut, mengaku sangat terguncang dan ketakutan. Setelah insiden terbaru terkait keluarga CEO Paymium, ia kembali menyuarakan kekhawatirannya melalui platform X, dengan menyebut para penyerang sebagai "penjahat yang tak kenal batas."

“Di Prancis saat ini, menjadi orang sukses—baik di industri aset kripto maupun bidang lainnya—berarti menjadi target,” tulis Larchevêque. “Dan apa yang kami dengar? Bahwa kami harus diam. Bahwa kami harus bersembunyi. Bahwa ini salah kami.”

Tuntutan Perlindungan yang Lebih Ketat

Menjelang pertemuan dengan Retailleau, pihak Paymium merilis pernyataan yang meminta pemerintah Prancis menetapkan langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat untuk melindungi individu yang bekerja di sektor kripto.

Dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya ada dua insiden lain yang terkait kripto. Harian Le Parisien melaporkan upaya penculikan seorang konsultan pajak di dekat Dijon yang bertujuan mengakses dompet digital miliknya, namun gagal. Selain itu, pada malam pergantian tahun, ayah dari seorang influencer kripto juga sempat diculik di dekat perbatasan Swiss dan baru berhasil diselamatkan oleh polisi dua hari kemudian.

Peristiwa serupa juga terjadi di berbagai negara lain seperti Belgia, Estonia, Kanada, Malaysia, dan Hong Kong.