Sejumlah produk elektronik senilai US$74 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun, yang sebagian besar berasal dari Malaysia dan Vietnam, tidak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat (AS) pada bulan September yang lalu.

Menurut data resmi yang dikutip dari Reuters pada Rabu (22/11/2023), barang-barang elektronik seperti panel surya dan microchip dari dua negara tetangga RI tersebut ditolak masuk dan tengah diperiksa apakah komponennya berasal dari hasil kerja sama yang masih terjadi di China.

Pada bulan Juni 2022, AS telah menerapkan peraturan yang lebih ketat terkait pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, China, yang menjadi tempat tinggal bagi minoritas Uighur yang sebagian besar beragama Islam.

Menurut data terkini dari Bea Cukai AS, peraturan ketat ini menyebabkan pengendalian terhadap lebih dari 6.000 pengiriman yang membawa barang senilai lebih dari US$2 miliar (Rp31.1 triliun) hingga bulan September. Hampir separuh dari jumlah tersebut ditolak atau masih menunggu persetujuan.

Hanya pada bulan September, pengiriman senilai US$82 juta (Rp1,2 triliun) ditolak atau ditahan untuk diperiksa, dan 90% di antaranya adalah barang elektronik. Jumlah ini meningkat tajam dari angka kurang dari US$20 juta pada bulan Agustus.

Lebih dari dua pertiga kargo yang ditolak atau ditahan berasal dari Malaysia atau Vietnam, yang merupakan eksportir utama panel surya dan semikonduktor ke Amerika Serikat (AS). Vietnam juga merupakan pemasok utama tekstil, alas kaki, dan pakaian jadi.

Sementara itu, Xinjiang merupakan produsen utama kapas dan polisilikon, yang digunakan dalam panel fotovoltaik dan semikonduktor.

Malaysia dan Vietnam memiliki kargo senilai sekitar US$320 juta (Rp4.9 triliun) yang masing-masing ditolak atau ditahan untuk diperiksa sejak diberlakukannya peraturan baru ini, hampir tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan kargo dari China.

Meskipun hanya menyumbang sebagian kecil dari total perdagangan dengan Washington, gabungan ekspor semikonduktor dari kedua negara ini bernilai lebih dari US$730 juta (Rp11.3 triliun) pada bulan Agustus saja.

Tidak diketahui apakah perusahaan-perusahaan tersebut menunda pengiriman karena isu ini. Sementara itu, otoritas bea cukai AS, Kementerian Perdagangan Malaysia, dan Kementerian Perindustrian Vietnam belum memberikan tanggapan terkait masalah ini.