Langkah China untuk memperluas pembatasan ekspor logam tanah jarang (LTJ) kembali menimbulkan dampak pada industri global. Negeri Tirai Bambu menambahkan lima unsur baru ke dalam daftar larangan ekspor sekaligus memperketat pengawasan terhadap pengguna di sektor semikonduktor, menjelang pertemuan penting antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping.

Tak lama setelahnya, Trump mengumumkan bahwa tidak ada alasan untuk bertemu Xi Jinping. Trump juga membalas langkah China tersebut dengan memberlakukan tarif 100% terhadap barang-barang impor China yang masuk ke Amerika Serikat mulai 1 November 2025.

Di tengah kekhawatiran bahwa kebijakan ekspor LTJ terbaru China dapat mengganggu rantai pasok global, Taiwan justru menilai hal yang berbeda.

Kementerian Perekonomian Taiwan menegaskan bahwa kebijakan baru China tidak akan memiliki dampak signifikan terhadap industri semikonduktor di negaranya.

Dalam pernyataan resmi, pihak kementerian menjelaskan bahwa unsur logam tanah jarang yang termasuk dalam pembatasan baru China berbeda dari material yang dibutuhkan dalam proses produksi chip di Taiwan.

"Unsur logam tanah jarang yang masuk dalam daftar larangan ekspor China tidak sama dengan yang digunakan dalam industri semikonduktor kami. Jadi, untuk saat ini tidak ada dampak signifikan terhadap manufaktur semikonduktor di Taiwan," tulis kementerian, dikutip Reuters, Senin (13/10/2025).

Taiwan, rumah bagi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), dikenal sebagai pusat industri semikonduktor dunia. Chip buatan TSMC menjadi komponen penting bagi berbagai produk teknologi tinggi, termasuk smartphone dan sistem AI.

Kementerian juga menekankan bahwa kebutuhan domestik Taiwan terhadap logam tanah jarang sebagian besar dipasok oleh negara-negara seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, bukan dari China.

Meski demikian, otoritas Taiwan tetap memperingatkan bahwa langkah terbaru Beijing berpotensi menimbulkan efek domino pada rantai pasok global untuk produk lain, termasuk kendaraan listrik dan drone.

"Dampaknya perlu terus dipantau dengan cermat," kata kementerian tersebut.

Sementara itu, Beijing membela kebijakan barunya dengan alasan keamanan nasional. Pemerintah China menyatakan bahwa pembatasan ekspor logam tanah jarang dan peralatan terkait dilakukan karena kekhawatiran potensi penggunaan militer material tersebut di tengah meningkatnya konflik bersenjata di berbagai wilayah.