DIGIVESTASI - Kerugian yang dialami PT Krakatau Steel (Kras) menjadi tanggung jawab Menteri BUMN, Erick Thohir. Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menegaskan bahwa permasalahan kerugian Krakatau Steel adalah tanggung jawab pemerintah.

"Ini masalah semua pihak, dari direksi, menteri BUMN, hingga menteri keuangan dan perdagangan yang terkait dengan tarif dan perdagangan internasional," ujar Anthony kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Minggu (7/7).

Kinerja PT Krakatau Steel Tbk terus mengalami penurunan, dengan emiten baja tersebut terus terbebani utang akibat pendapatan perseroan yang merosot tajam.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan kuartal I-2024, pendapatan Kras turun 66,4 persen menjadi 231,79 juta dolar AS atau setara Rp3,79 triliun.

Kerugian periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga meningkat hampir 60 persen, mencapai Rp462,58 miliar, dibandingkan dengan 18,27 juta dolar AS pada tiga bulan pertama tahun lalu.

Sepanjang 2023, Krakatau Steel mencatatkan kerugian bersih sebesar 130,21 juta dolar AS, padahal pada tahun sebelumnya emiten BUMN ini masih mencatatkan laba bersih sebesar 19,47 juta dolar AS.

Menurut laporan keuangan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia (BEI), total pendapatan Kras untuk Tahun Buku 2023 hanya sebesar 1,45 miliar dolar AS, turun 35,27 persen dibandingkan setahun sebelumnya yang mencapai 2,24 miliar dolar AS.

Dari sisi utang, per Maret 2024, Krakatau Steel mencatat liabilitas sebesar 2,33 miliar dolar AS, dengan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 1,36 miliar dolar AS atau setara Rp21,5 triliun.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita