Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pembahasan formula upah minimum provinsi (UMP) 2027 akan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Usulan kenaikan 7–9% yang disampaikan serikat pekerja merupakan salah satu masukan, bukan angka final yang sudah ditetapkan pemerintah.

Menurut laporan Bisnis.com pada 22 Oktober 2026, penetapan UMP melibatkan gubernur dengan masukan Dewan Pengupahan Daerah. Pembahasan juga mencakup kebutuhan hidup layak. Karena proses dan kondisi ekonomi berbeda antardaerah, satu angka nasional belum dapat dianggap berlaku bagi seluruh provinsi.

Bagaimana pekerja dan usaha mempersiapkan diri?

Pekerja dapat menunggu keputusan resmi pemerintah daerah dan membedakan tuntutan, usulan formula, serta keputusan final. Perusahaan, terutama usaha kecil, sebaiknya memantau pengumuman dan memperbarui perencanaan biaya setelah aturan ditetapkan, bukan menganggap persentase usulan sebagai kewajiban saat ini.

Perubahan upah perlu dibaca bersama inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup, dan kondisi usaha setempat. Artikel ini tidak memprediksi besaran UMP tiap provinsi. Rujuk pengumuman gubernur serta peraturan resmi ketika keputusan sudah diterbitkan.

Sumber: Bisnis.com, 22 Oktober 2026.