Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan komitmennya untuk meningkatkan jumlah senjata nuklir sekaligus memperkuat program pengembangan rudal negaranya. Namun demikian, ia juga membuka peluang untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat, dengan syarat Washington mengakui Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir.

Dalam pidatonya pada kongres partai berkuasa yang pertama dalam lima tahun terakhir, Kim menguraikan agenda ambisius di bidang persenjataan. Ia berjanji akan mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) berbasis darat maupun kapal selam dengan kemampuan yang lebih canggih. Bersamaan dengan itu, ia mendesak Amerika Serikat agar menghentikan apa yang disebutnya sebagai “kebijakan permusuhan” terhadap Pyongyang apabila ingin melanjutkan proses dialog.

Saat menutup pertemuan tujuh hari Kongres Partai Buruh di Pyongyang, Kim menegaskan bahwa pihaknya memiliki rencana untuk terus memperkuat kekuatan nuklir nasional setiap tahun serta mengerahkan seluruh upaya guna menambah jumlah hulu ledak dan memperluas kapasitas operasional maupun cakupan penggunaannya.

Ia juga menyatakan bahwa apabila Amerika Serikat menghormati status Korea Utara yang telah dicantumkan dalam konstitusi dan menghentikan kebijakan bermusuhan, maka tidak ada alasan bagi Pyongyang untuk tidak mengupayakan hubungan yang lebih baik. Pernyataan tersebut dilaporkan oleh kantor berita resmi KCNA. Kim menambahkan bahwa masa depan hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sepenuhnya ditentukan oleh sikap Washington.

Dalam kesempatan yang sama, Kim melontarkan kritik tajam terhadap inisiatif diplomasi dari pemerintahan baru Korea Selatan yang berhaluan kiri di bawah Presiden Lee Jae Myung. Ia menilai pendekatan damai Seoul sebagai sesuatu yang canggung dan tidak meyakinkan, bahkan menyebutnya sebagai bentuk penipuan.

Kim menegaskan bahwa Korea Utara tidak memiliki persoalan apa pun yang perlu dibicarakan dengan pihak Selatan. Bahkan, ia menyatakan akan secara permanen mengeluarkan Korea Selatan dari kategori sesama bangsa.

Kongres yang dihadiri sekitar 5.000 delegasi dan pejabat partai tersebut menjadi perhatian dunia karena dipandang sebagai ajang untuk mengetahui arah prioritas pembangunan Kim dalam lima tahun mendatang. Walaupun Donald Trump menyatakan kesiapannya untuk kembali berunding, Pyongyang tetap bersikukuh bahwa Amerika Serikat harus mencabut tuntutan denuklirisasi sebagai prasyarat sebelum dialog dimulai.

Situasi Kim saat ini dinilai berbeda dibandingkan lima tahun lalu. Ia kini tampil sebagai sekutu penting Presiden Rusia Vladimir Putin dengan memberikan dukungan terhadap perang di Ukraina. Pada September lalu, Kim terlihat berdiri berdampingan dengan Putin dan Presiden China Xi Jinping dalam parade militer di Beijing. Langkah tersebut dianggap berhasil menggeser citranya dari pemimpin negara yang terisolasi menjadi aktor di panggung global.

Sementara itu, pemerintahan Trump baru-baru ini merilis Strategi Pertahanan Nasional yang mendorong Korea Selatan untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Kebijakan ini dipandang sebagai sinyal kemungkinan berkurangnya dukungan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut.