DIGIVESTASI - Kalimantan akan terhubung dengan jaringan kereta ekspres bernama Trans Borneo Railway (TBR). Proyek ini sekaligus akan menghubungkan tiga negara: Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Perusahaan yang mengerjakan proyek ini adalah Brunergy Urama Sdn Bhd. Brunergy adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Brunei Darussalam, yang fokus pada pengembangan proyek infrastruktur skala besar untuk mendukung pertumbuhan Kalimantan. 

Dalam siaran pers yang dikutip CNBC Indonesia, TBR menyebutkan proyek tersebut akan dibangun dalam dua tahap, dengan jarak tempuh 1.620 kilometer (km) dan jarak rata-rata  antar stasiun  150 km. Kereta melaju dengan kecepatan 300-350 km/jam dan  perjalanan memakan waktu rata-rata 30 menit. 

Dalam usulan tersebut disebutkan bahwa proyek Kereta Api Trans Kalimantan akan dibagi menjadi dua tahap/tahap. Pembangunan tahap pertama akan mencakup Kota Kinabalu, Kimanis/Papar, Beaufort Sipitan, Lawas, Bangal, Limbang, Bukit Panggal, Miri, Bintulu, Sibu Seri Aman, Kuching, Sambath, Singkawan, Memphawa dan Pontianak. 

Sedangkan tahap kedua nantinya akan menjangkau wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, menghubungkan jalur utama menuju kota terbesar di Kalimantan, Samarinda, dan calon ibu kota  Indonesia, Nusantara. Pembangunan jalur tahap kedua meliputi rute Bukit Panggal (Brunei) ke Long Sridan, Ba Kelalan, Long Bawang, Malinau, Tanjung Serol, Tanjung Gredev, Pengadan, Lubuk Tutung, Bontang, Samarinda, termasuk stasiun hingga Balikpapan.

Total investasi yang dibutuhkan sebesar US$70 miliar atau RM330 miliar. Jika dirupiahkan, jumlahnya kurang lebih 1,114 triliun Rupiah (kurs: 15,925 Rupiah/USD). 

Proyek ini menimbulkan kehebohan tidak hanya di kalangan Presiden Joko Widodo dan  pejabat pemerintah Indonesia, tetapi juga di Malaysia. Mereka berkata:

Presiden Joko Widodo 
Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan komentar mengenai proyek tersebut. Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah mengetahui proyek tersebut. 

“Belum, tapi saya tahu  sudah lama direncanakan,” kata Jokowi saat ditanya apakah  rencana proyek tersebut sudah dikomunikasikan kepada pemerintah Indonesia, Rabu (3/4/2024).

Menteri Transportasi 
Direktur  Perkeretaapian Departemen Perhubungan Rizal Wasal pun mengomentari proyek tersebut. Dia juga telah mendengar tentang rencana itu. 

Namun Risal mengatakan proyek tersebut hanyalah sebuah rencana atau ide. "Ini usulan. Kami baru punya ide dan mengimplementasikannya. Operator di Brunei dan Malaysia ingin membangun kereta api berkecepatan tinggi." “Belum ada koordinasi antara Indonesia, Brunei, dan Malaysia, mereka hanya bicara saja,” kata Rizal usai Pos Angkutan Lebaran Kementerian Perhubungan, Rabu (3/4/2024).

Pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi keterlibatannya dalam proyek besar kereta api berkecepatan tinggi dengan negara tetangga, namun telah memastikan bahwa fasilitas kereta api akan dibangun di IKN. 

“Di IKN sedang dilakukan kajian terhadap kereta bandara, kereta kota, dan kereta antar kota yang semuanya dilakukan secara bertahap, namun saat ini masih dalam tahap studi kelayakan untuk menentukan jalur masuk ke IKN,” Rizal dikatakan. 

Direktur Utama KAI Didierk Hartancho 
Didierk Hartancho, Presiden dan Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero), mengomentari rencana pembangunan Trans Borneo Railway (TBR)  perusahaan Brunei Darussalam. Menurut dia, sejauh ini belum ada pembicaraan dengan perusahaan terkait. “Belum,” kata Didierk, Rabu (4 Maret 2024) di Gedung Parlemen.

"Ini masih terlalu dini," lanjutnya. Meski demikian, Didierk mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan kolaborasi jika Burnagy Utama SDN BHD terwujud. Kami serius dengan proyek ini. “Nah, kalau itu baik untuk Indonesia, kita akan memperluas (peluang kerja sama),” kata Didierk.

Menteri Transportasi Malaysia 
Pemerintah Malaysia mengaku tidak mengetahui usulan perusahaan yang berbasis di Brunei untuk membuka Trans Borneo Railway (TBR), jaringan kereta api berkecepatan tinggi yang menghubungkan Sabah, Sarawak, dan Brunei dengan ibu kota kepulauan, Indonesia. . 

Menteri Transportasi Lok Siu Phuc mengatakan pemerintah federal belum menyetujui proyek tersebut dan penawaran untuk studi kelayakan proposal serupa baru akan diluncurkan pada bulan Mei. Dia mengatakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan. 

“Jika kami ingin membangun kereta berkecepatan tinggi di Sabah dan Sarawak, kami harus meminta persetujuan  pemerintah Malaysia, Sabah, dan Sarawak,” kata Lok, Rabu (3 September) di Terminal 2 KLIA. Usai memastikan klasifikasi Kelas A, dia berkata: ).-Pembukaan terminal/April 2024), Daily Express Malaysia melaporkan. 

“Sampai saat ini belum ada kesepakatan. Bahkan, kami belum pernah membicarakan hal ini dengan pihak perusahaan,” lanjutnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita