Pemerintah mulai mengambil peran langsung dalam pembicaraan pembelian bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah, dan liquefied petroleum gas (LPG). Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan perubahan itu merujuk pada penerbitan Peraturan Presiden Nomor 107.

Menurut Bahlil, mekanisme baru menempatkan pemerintah di depan dalam bernegosiasi dengan negara pemasok. Ia menyebut pendekatan ini akan memangkas tahapan pengadaan yang panjang, membuka peluang kontrak jangka panjang, dan sekaligus menjadi kanal komunikasi bilateral. Sebagai contoh, bila Indonesia membeli LPG dari Amerika Serikat, pemerintah dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah negara tersebut.

## Pelaksanaan masih dalam masa transisi

Bahlil menjelaskan sistemnya belum berjalan sepenuhnya karena pemerintah sedang melakukan pembenahan. Pernyataan itu disampaikan ketika ia ditanya tentang impor BBM, minyak mentah, dan LPG melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas. Ia menyebut proses saat ini sebagai masa transisi menuju mekanisme yang diharapkan berjalan lebih baik.

Perubahan cara bernegosiasi ini menggeser peran negara dalam pengadaan energi lintas negara. Namun, berita Bisnis.com belum merinci jadwal implementasi final, rincian setiap kontrak, maupun dampak terhadap harga. Karena itu, tujuan berupa prosedur lebih ringkas dan kepastian pasokan perlu dibedakan dari hasil yang sudah terbukti.

## Hal yang masih perlu dipantau

Kelanjutan kebijakan akan bergantung pada penyelesaian masa transisi dan pelaksanaan negosiasi dengan pemasok. Informasi mengenai proses tersebut dapat membantu pembaca memahami bagaimana perubahan pengadaan BBM, minyak mentah, dan LPG dijalankan.

Sumber: Akbar Evandio, “Bahlil Ungkap Skema Baru Impor BBM, Minyak Mentah dan LPG: Negara Ambil Alih Negosiasi,” Bisnis.com, 29 Oktober 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20261029/44/2016868/bahlil-ungkap-skema-baru-impor-bbm-minyak-mentah-dan-lpg-negara-ambil-alih-negosiasi