Hashim Djojohadikusumo menyampaikan hitung-hitungan bahwa peningkatan penerimaan negara dapat membuka peluang surplus APBN sekitar Rp900 triliun dalam dua hingga tiga tahun. Pajak digital menjadi salah satu cara yang ia soroti untuk memperluas penerimaan. Angka itu merupakan perkiraan Hashim, bukan target resmi atau proyeksi pemerintah yang telah dipastikan.

## Dari rasio penerimaan terhadap PDB

Dalam laporan Bisnis.com, Hashim menyebut rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia berada di sekitar 12%. Ia menilai rasio tersebut berpotensi naik menjadi 18% dalam dua sampai tiga tahun. Sebagai pembanding, ia menyebut Kamboja sekitar 18%, India 20%, dan Vietnam 22%, sementara sejumlah negara Afrika berada di kisaran 16%.

Hashim menggunakan asumsi nilai PDB Rp25.000 triliun untuk menggambarkan skala potensi tambahan penerimaan. Kenaikan enam poin persentase setara sekitar Rp1.500 triliun per tahun berdasarkan perhitungannya. Ia kemudian membandingkan tambahan itu dengan defisit APBN yang ia sebut sekitar Rp500 triliun hingga Rp600 triliun, sehingga menghasilkan skenario surplus kurang lebih Rp900 triliun.

Perhitungan tersebut bergantung pada asumsi kenaikan rasio penerimaan dan angka PDB yang dipakai. Karena itu, surplus Rp900 triliun perlu dipahami sebagai simulasi yang disampaikan Hashim, bukan hasil yang sudah terjadi. Bisnis.com juga tidak menyajikannya sebagai angka resmi dalam dokumen APBN.

## Pajak digital dan pemanfaatan teknologi

Hashim menyoroti pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan untuk membantu optimalisasi pemungutan pajak, termasuk pada kegiatan ekonomi digital. Cakupannya berkaitan dengan transaksi melalui bank, perusahaan teknologi finansial, dan platform digital. Pendekatan digital dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi serta mengelola penerimaan dari aktivitas ekonomi yang makin banyak berlangsung secara daring.

Di luar gagasan yang dibicarakan Hashim, Indonesia telah menjalankan mekanisme pemungutan PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri melalui sistem SPP-TDLN. Bisnis.com melaporkan sistem itu mulai berjalan pada 25 September 2026 dan melibatkan enam pihak: BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, serta LinkAja. Para pihak tersebut menjalankan fungsi terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan sesuai mekanisme yang berlaku. Dokumen tertentu dapat diperlakukan sebagai faktur pajak jika memenuhi persyaratan.

Mekanisme yang telah berjalan tersebut perlu dibedakan dari usulan atau hitung-hitungan lebih luas mengenai penggunaan teknologi untuk meningkatkan rasio penerimaan negara. Keduanya sama-sama terkait digitalisasi, tetapi tidak otomatis membuktikan bahwa skenario peningkatan penerimaan Hashim akan tercapai.

## Hal yang perlu dicermati

Realisasi penerimaan dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan, kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi, dan belanja negara. Kenaikan penerimaan juga tidak dengan sendirinya memastikan surplus karena hasil akhir APBN bergantung pada perbandingan seluruh pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Dengan demikian, angka Rp900 triliun memberi gambaran tentang skenario yang dibahas Hashim apabila rasio penerimaan naik sesuai asumsi. Pembaca perlu melihatnya sebagai pandangan dan perhitungan narasumber pada saat berita diterbitkan, bukan kepastian hasil fiskal.

Sumber: Surya Dua Artha Simanjuntak, “Hitung-hitungan Hashim: APBN Bisa Surplus Rp900 Triliun dalam 2-3 Tahun,” Bisnis.com, 29 Oktober 2026. https://ekonomi.bisnis.com/read/20261029/10/2016811/hitung-hitungan-hashim-apbn-bisa-surplus-rp900-triliun-dalam-2-3-tahun