APBN Februari 2025 Catat Surplus Keseimbangan Primer Rp 48,1 Triliun, Defisit Fiskal Rp 31,2 Triliun

Hingga akhir Februari 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 48,1 triliun, sementara defisit keseluruhan (overall balance) mencapai Rp 31,2 triliun.

Defisit tersebut terjadi karena total penerimaan negara hanya mencapai Rp 316,9 triliun, sedangkan belanja negara lebih tinggi, yakni Rp 348,1 triliun.

Keseimbangan primer sendiri dihitung sebagai selisih antara total pendapatan negara dengan belanja negara, di luar pembayaran bunga utang, sebagaimana dijelaskan dalam buku Postur APBN Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan pemerintah telah membayar bunga utang sebesar Rp 79,3 triliun dalam dua bulan pertama tahun ini, dari total anggaran bunga utang dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 552,85 triliun, sesuai dengan Nota Keuangan 2025.

Namun, perkiraan pembayaran bunga utang ini belum dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Baik Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto maupun Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir enggan memberikan tanggapan terkait hal ini.

Bunga Utang yang Besar Sebabkan Defisit APBN

Sejumlah ekonom menilai bahwa surplus keseimbangan primer yang terjadi di tengah defisit keseluruhan APBN mengindikasikan tingginya beban pembayaran bunga utang pemerintah di awal tahun.

"Ini menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang memiliki porsi besar. Ketika bunga utang dimasukkan dalam perhitungan APBN, keseimbangan primer yang semula surplus berubah menjadi defisit," kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Jumat (14/3/2025).

Yusuf juga mengingatkan bahwa kondisi ini sejalan dengan jatuh tempo utang yang cukup besar dalam lima tahun ke depan, yang berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga utang hingga 2029.

Pendapat senada disampaikan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menilai surplus keseimbangan primer di tengah defisit keseluruhan APBN menunjukkan minimnya belanja negara di luar bunga utang.

"Belanja non-bunga utang masih sangat kecil, sehingga pembayaran bunga mengambil porsi besar dalam anggaran negara," tegasnya.

Ia menduga minimnya belanja non-bunga ini bisa disebabkan oleh efisiensi anggaran atau inefektivitas pemerintahan akibat kabinet besar Presiden Prabowo Subianto.

"Bisa jadi ini akibat efisiensi atau justru inefektivitas akibat kabinet yang besar, dengan banyak kementerian dan sosok baru yang masih dalam proses penyesuaian," kata Wijayanto.

Dampak terhadap Stabilitas Keuangan Negara

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai surplus keseimbangan primer menunjukkan pemerintah masih mampu membiayai operasionalnya tanpa mengandalkan utang baru.

Meski pendapatan negara pada awal tahun ini hanya Rp 316,9 triliun, turun 20,82% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 400,36 triliun, realisasi belanja negara juga belum terlalu besar, sehingga keseimbangan primer masih terjaga.

"Artinya, belanja negara belum terealisasi dalam jumlah besar, sehingga keseimbangan primer tetap dalam kondisi sehat," ujar Ronny.

Ronny juga menilai kondisi ini membantu menjaga stabilitas peringkat surat utang Indonesia. Beberapa lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, dan Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level stabil, dengan Fitch di level BBB outlook stable, S&P di BBB outlook stable, dan Moody’s di Baa2 outlook stable.

"Meskipun ada kontraksi penerimaan negara, karena belanja negara juga belum terlalu besar di awal tahun, keseimbangan primer tetap positif. Artinya, kemampuan Indonesia dalam membayar utang masih tergolong sehat, sehingga lembaga pemeringkat seperti Fitch tetap mempertahankan peringkat surat utang kita," pungkasnya.