DIGIVESTASI - Kementerian Luar Negeri China menyatakan harapannya agar Amerika Serikat (AS) terus memungkinkan TikTok beroperasi di negaranya, mengingat dampak positif yang ditimbulkan bagi ekonomi. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menjelaskan bahwa TikTok telah beroperasi di AS selama bertahun-tahun dan sangat populer di kalangan pengguna di sana. TikTok diklaim telah berkontribusi positif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan konsumsi di AS.

Pada Minggu, 19 Januari 2025, TikTok sempat mengumumkan bahwa layanan mereka tidak bisa diakses di AS. Namun, pada hari yang sama, perusahaan ini mengabarkan sedang memulihkan layanan di AS setelah mendapatkan jaminan dari Presiden AS, Donald Trump. Sebelumnya, TikTok juga tidak lagi tersedia di App Store dan Google Play Store.

Mao Ning berharap AS akan lebih mendengarkan akal sehat dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan dari berbagai negara. Mao menegaskan bahwa keputusan terkait pengoperasian dan akuisisi bisnis seharusnya dibuat secara independen oleh perusahaan, sesuai dengan prinsip pasar, dan jika melibatkan perusahaan China, maka harus mematuhi hukum yang berlaku di China.

Dia menambahkan, selama beroperasi di AS, TikTok telah mematuhi hukum negara tersebut dan tidak menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Mao juga memastikan bahwa China sangat memperhatikan masalah privasi dan keamanan data, dan selalu melindungi data sesuai dengan hukum yang berlaku.

TikTok menyampaikan terima kasih kepada Donald Trump atas klarifikasi dan jaminan yang diberikan, memastikan bahwa platform tersebut tidak akan menghadapi sanksi dan dapat terus beroperasi di AS, melayani lebih dari 170 juta pengguna Amerika dan mendukung lebih dari 7 juta usaha kecil.

Sebagai informasi, TikTok sebelumnya tidak dapat diakses setelah Mahkamah Agung AS mendukung undang-undang yang melarang aplikasi tersebut beroperasi jika pemiliknya, ByteDance, tidak menjual sebagian sahamnya kepada pihak di luar China, dengan alasan keamanan nasional. Undang-undang yang disahkan Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Biden pada April 2024 memberikan waktu hingga 19 Januari 2025 bagi ByteDance untuk melakukan divestasi. Mahkamah Agung AS menyetujui hukum tersebut, menganggap tidak melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS.

Namun, sehari sebelum pelantikannya pada Senin, 20 Januari 2025, Presiden Trump mendesak agar keputusan tersebut ditunda untuk memberikan waktu bagi negosiasi lebih lanjut. Trump juga menyatakan akan memberikan perpanjangan waktu selama 90 hari untuk penyelesaian masalah ini. Pelarangan TikTok sempat menyebabkan tren "TikTok Refugee", di mana pengguna beralih ke aplikasi Xiaohongshu (RedNote) asal China, yang kemudian menjadi aplikasi paling banyak diunduh di AS.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita