Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi kekhawatiran serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak masa pandemi Covid-19, situasi yang mengkhawatirkan ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Memasuki awal tahun 2025, sejumlah perusahaan kembali mengumumkan gelombang PHK secara besar-besaran. Sekitar 3 juta pekerja di sektor tekstil berisiko kehilangan pekerjaan, sementara 70% pemilik hotel dan restoran di Jakarta mengungkapkan rencana mereka untuk melakukan PHK.

Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat dan menurunnya permintaan pasar. Ketika permintaan terhadap barang menurun, maka produksi pun akan ikut terdampak.

“Penurunan permintaan terhadap barang-barang dari sektor manufaktur membuat aktivitas produksi ikut menurun,” ungkap Nailul kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Berdasarkan data dari S&P, indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia memang menunjukkan tren penurunan drastis. Dari angka 52,4 pada bulan Maret 2025, turun ke 46,7 pada bulan April, dan sedikit membaik menjadi 47,4 di bulan Mei.

PMI yang berada di bawah angka 50, jelas Nailul, menjadi indikator bahwa kinerja sektor manufaktur sedang mengalami kemunduran, karena tidak ada pertumbuhan produksi. Hal ini terjadi karena sektor manufaktur tidak meningkatkan produksinya untuk pasar dalam negeri.

"Akibat lanjutan yang mungkin timbul adalah turunnya tingkat pemanfaatan kapasitas di sektor manufaktur. Untuk industri tekstil dan produk tekstil, angka utilitas bisa jatuh hingga di bawah 50%," katanya.

Lebih lanjut, Nailul menyebutkan bahwa kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan PHK yang cukup signifikan, dengan potensi jumlah pekerja terdampak mencapai 1,2 juta orang. Penyebab utamanya adalah konflik tarif dagang dengan Amerika Serikat dan melemahnya permintaan dalam negeri akibat belum pulihnya daya beli masyarakat.

“Pertama, perang tarif dengan AS menyebabkan menurunnya permintaan global, termasuk terhadap produk Indonesia. Imbasnya, produksi nasional ikut menurun dan risiko PHK meningkat,” jelasnya.

“Kedua, permintaan dari pasar domestik juga lesu karena daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, masih belum pulih sepenuhnya,” tambah Nailul.

Dampak AI terhadap PHK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang pesat disebut-sebut berpotensi memengaruhi lapangan kerja, khususnya yang selama ini bergantung pada tenaga manusia. Banyak pihak khawatir bahwa kehadiran teknologi ini dapat menggantikan peran manusia dan memicu gelombang PHK.

Ketika ditanya apakah PHK besar-besaran di Indonesia juga dipengaruhi oleh AI, Nailul membenarkan bahwa teknologi ini memiliki andil, meski pengaruhnya belum terlalu besar dan lebih terasa di sektor jasa seperti perbankan dan keuangan.

“Memang ada dampak dari tren penggunaan AI atau teknologi terhadap PHK, tapi menurut saya belum terlalu dominan. Pengaruh itu mungkin lebih terasa pada sektor jasa seperti keuangan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa tidak ada pekerjaan yang benar-benar aman dari ancaman PHK. Bahkan dari sisi keterampilan, tidak ada satu pun skill yang menjamin seseorang bisa terhindar dari risiko ini.

Bahkan sektor teknologi pun tak luput dari gelombang PHK. Keterampilan digital yang sebelumnya dianggap sangat dibutuhkan ternyata juga tidak menjamin keamanan kerja.

“Saya melihat tidak ada skill spesifik yang wajib dimiliki. Badai PHK ini bisa terjadi di sektor mana saja. Bahkan skill teknologi yang sebelumnya dianggap paling dicari pun tetap tidak kebal terhadap PHK di berbagai perusahaan digital,” tutup Nailul.