Gelombang PHK PNS di AS Meningkat, Ribuan Pegawai Terancam

Amerika Serikat mulai menghadapi gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai sektor. Kebijakan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan anggaran dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Ribuan pegawai pemerintah kini merasakan dampaknya, menimbulkan kekhawatiran terkait dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Menurut laporan CNN Indonesia, pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas dalam memangkas jumlah pegawai negeri sipil federal. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat anggaran hingga 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp163 triliun.

Program Pengunduran Diri Sukarela Tidak Mencapai Target

Mengutip laporan Bloomberg Technoz, pemerintah sebelumnya telah menawarkan program pengunduran diri sukarela bagi para pegawai dengan kompensasi berupa gaji hingga 30 September 2025. Namun, hanya sekitar 75.000 pegawai yang memilih untuk ikut serta, jauh di bawah target yang ditetapkan Gedung Putih.

Akibat rendahnya partisipasi dalam program tersebut, pemerintah mempercepat pemangkasan pegawai dengan langsung memberhentikan ribuan pekerja yang masih dalam masa percobaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan.

Serikat Pekerja Mengajukan Gugatan Hukum

Kebijakan PHK massal ini memicu protes di kalangan pegawai federal. Sejumlah serikat pekerja telah mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa kebijakan ini dinilai sewenang-wenang dan melanggar hukum federal yang berlaku, sebagaimana dilaporkan oleh Merdeka.com pada 14 Februari 2025.

Meskipun menghadapi kritik dan tuntutan hukum, pemerintahan Donald Trump tetap melanjutkan kebijakan efisiensi ini sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi ukuran birokrasi federal dan menghemat pengeluaran negara. Sejumlah tokoh politik mendukung langkah ini, dengan alasan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara lebih efisien untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita