Dalam beberapa tahun belakangan, istilah "hilirisasi" menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam perumusan strategi kebijakan ekonomi nasional Indonesia. Hilirisasi merujuk pada proses peningkatan nilai dari suatu komoditas atau sektor dengan cara mengolahnya lebih lanjut di dalam negeri sebelum diekspor atau digunakan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Pada awalnya, istilah ini banyak dikaitkan dengan sektor-sektor sumber daya alam seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Pemerintah mendorong penghentian ekspor bahan mentah dan menggalakkan pembangunan industri pengolahan dan manufaktur domestik. Tujuan dari langkah ini adalah memperkokoh struktur industri dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan devisa melalui ekspor produk-produk bernilai tambah.

Namun, seiring berkembangnya zaman dan munculnya kebutuhan untuk mentransformasi ekonomi berbasis teknologi, konsep hilirisasi mulai diperluas ke sektor digital—sebuah sektor yang lebih abstrak namun sangat strategis. Perkembangan ini kemudian melahirkan istilah baru, yaitu hilirisasi digital.

Dalam konteks tersebut, hilirisasi digital tidak hanya mencakup pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang sektor-sektor tradisional, melainkan juga merupakan langkah terencana untuk membangun ekosistem digital nasional yang tangguh dan mandiri. Ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, regulasi dan tata kelola data yang lebih kuat, penciptaan perangkat lunak lokal, serta pengembangan dan penguatan SDM digital nasional.

Rhenald Kasali (2023) menjelaskan bahwa hilirisasi digital berarti menciptakan nilai di dalam negeri, bukan hanya sekadar menggunakan teknologi dari luar. Ini termasuk membangun aplikasi buatan sendiri, pusat data lokal, hingga pengembangan algoritma yang disesuaikan dengan budaya dan kepentingan Indonesia. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk digital asing, tetapi juga mampu menjadi produsen nilai tambah digital yang dapat menciptakan inovasi, mengelola data sebagai aset strategis, dan membangun teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup dukungan terhadap startup teknologi, peningkatan riset dan pengembangan digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan akademisi guna menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini menjadi krusial di tengah derasnya arus disrupsi digital global yang membawa peluang dan tantangan bagi ekonomi nasional.

Pada debat calon wakil presiden Desember 2023, Gibran Rakabuming Raka secara tegas mengangkat hilirisasi digital sebagai prioritas pembangunan nasional, sejajar dengan hilirisasi energi hijau dan ekonomi kreatif. Pernyataan ini menandakan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian penting dari pilar pembangunan nasional seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital di berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Akan tetapi, pengembangan hilirisasi digital di Indonesia tidak lepas dari tantangan-tantangan struktural yang cukup kompleks. Di satu sisi, Indonesia memiliki potensi besar: populasi muda yang melimpah, peningkatan pesat penetrasi internet, serta tumbuhnya ekosistem startup digital. Namun di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital antarwilayah, dominasi perusahaan asing dalam ekosistem digital, kekurangan infrastruktur di daerah tertinggal, dan lemahnya kedaulatan serta perlindungan data.

Lebih jauh lagi, kondisi geopolitik global dalam bidang teknologi menambah tekanan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya secara digital. Ketergantungan pada teknologi asing mulai dari perangkat keras hingga layanan cloud dan AI menimbulkan risiko strategis. Oleh karena itu, hilirisasi digital harus meliputi penguatan regulasi data lokal, pembangunan industri semikonduktor, peningkatan riset teknologi, dan pengembangan SDM digital yang unggul.

Pernyataan Gibran sebelumnya menegaskan bahwa hilirisasi digital tidak boleh hanya menjadi jargon politik, melainkan menjadi kebutuhan strategis untuk membangun kemandirian dan kedaulatan digital bangsa. Tantangannya adalah bagaimana mengubah gagasan tersebut menjadi kebijakan yang konkret, inklusif, dan progresif yang mendukung kepentingan nasional dalam era ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Tantangan

Meski penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, masih ada kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah di Indonesia Timur, pedalaman Kalimantan, dan Papua masih menghadapi kendala akses internet yang lambat, mahal, atau bahkan belum tersedia. Ketimpangan ini menghambat partisipasi wilayah-wilayah tersebut dalam ekonomi digital dan memperparah ketimpangan pembangunan.

Sementara itu, sebagian besar teknologi inti seperti cloud, analitik big data, kecerdasan buatan, hingga aplikasi populer masih didominasi oleh perusahaan asing seperti Google, Microsoft, Meta, dan Amazon. Indonesia masih belum memiliki platform digital lokal yang kuat maupun infrastruktur komputasi nasional yang independen.

Selain itu, minimnya SDM digital yang kompeten dalam bidang seperti sains data, AI, keamanan siber, dan pengembangan perangkat lunak juga menjadi penghambat besar. Banyak lulusan dari jurusan teknologi dan komunikasi belum siap pakai di industri atau justru lebih tertarik bekerja di luar negeri. Pendidikan tinggi pun belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan teknologi terbaru. Regulasi tentang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan penyimpanan data nasional juga masih lemah, sehingga membuka peluang eksploitasi data oleh pihak asing. Banyak pelaku digital masih belum menyimpan data mereka di dalam negeri, dan insiden kebocoran data publik maupun pribadi sering kali tidak diiringi dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Meski wacana hilirisasi digital telah bergema dalam forum nasional, pidato pejabat, dan dokumen rencana pembangunan, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam perencanaan strategis yang terukur. Hingga kini belum ada peta jalan nasional (roadmap) yang komprehensif untuk hilirisasi digital, baik dari sisi sektor prioritas, tahapan implementasi, indikator kesuksesan, maupun alokasi sumber daya.

Akibat dari ketiadaan arah kebijakan yang terkoordinasi adalah lemahnya kerja sama antar lembaga. Banyak program berjalan secara terpisah, tumpang tindih, atau bahkan bertabrakan. Misalnya, kebijakan terkait pusat data, pelatihan SDM digital, dan pusat inovasi sering kali tidak seragam dalam standar dan pendanaannya. Pelaku industri seperti startup, UMKM digital, hingga perusahaan besar merasa kesulitan memahami regulasi yang berubah-ubah dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan memperlambat inisiatif hilirisasi digital oleh sektor swasta.

Tanpa adanya roadmap yang jelas dan koordinasi kelembagaan yang kuat, hilirisasi digital berisiko gagal menjadi strategi nasional yang berdampak nyata dan berkelanjutan.

Solusi

Pertama, pemerintah perlu menyusun cetak biru hilirisasi digital nasional yang mencakup tahapan waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang), sektor prioritas (kesehatan, pendidikan, pertanian, manufaktur, dll), target hasil (jumlah startup, pusat data, produk digital lokal), serta indikator keberhasilan. Cetak biru ini harus disusun secara kolaboratif oleh berbagai kementerian (Kominfo, Bappenas, Kemenperin, Kemendikbud, dll) dengan melibatkan sektor swasta dan akademisi.

Kedua, perlu dibentuk Digital Indonesia Task Force di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian atau langsung di bawah Presiden yang bertanggung jawab khusus terhadap hilirisasi digital. Gugus tugas ini bertugas menjadi koordinator antar-kementerian, mengawasi implementasi roadmap, dan menjaga konsistensi kebijakan.

Ketiga, perluasan jaringan internet berkecepatan tinggi sampai ke desa-desa dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pembangunan pusat data nasional dan regional berbasis energi hijau, serta insentif bagi BUMN dan swasta untuk membangun infrastruktur digital seperti edge computing, satelit, dan jaringan fiber optik.

Keempat, revitalisasi kurikulum pendidikan vokasi dan perguruan tinggi agar sesuai dengan kebutuhan industri digital masa kini (seperti AI, cloud, cybersecurity, data engineering), memperluas beasiswa seperti Digital Talent Scholarship, dan membangun kolaborasi industri-akademisi melalui innovation hub, tech park, serta program magang bersertifikat.

Kelima, investasi strategis negara (sovereign fund) pada sektor semikonduktor, AI lokal, dan teknologi strategis lainnya. Penetapan data sebagai aset strategis nasional, dengan regulasi bahwa data sensitif harus disimpan dan diproses di dalam negeri. Selain itu, penting juga menjalin kerja sama strategis dengan negara sahabat untuk transfer teknologi dan pengembangan teknologi terbuka (open tech collaboration).