Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa kelompok masyarakat kelas menengah merupakan penopang utama perekonomian Indonesia.

Pemerintah terus berusaha mencari berbagai langkah untuk memastikan tersedianya lapangan kerja bagi kelompok tersebut.

Hal ini penting karena saat ini kelas menengah menghadapi berbagai tekanan, meskipun peran mereka sangat besar dalam mendukung perekonomian nasional.

“Kelas menengah benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi kita karena kontribusinya sangat signifikan,” ujar Susiwijono, dikutip dari Kontan, Rabu (15/4/2026).

Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) serta pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal, khususnya di bidang jasa, turut memberikan tekanan pada kelas menengah.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), sejak 2019 proporsi pekerjaan kelas menengah di sektor formal terus mengalami penurunan.

Di sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja kelas menengah, kontribusi tenaga kerja menurun dari 25,64 persen pada 2019 menjadi 22,98 persen pada 2024.

Selain itu, hasil survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menunjukkan bahwa 67 persen perusahaan di Indonesia belum berencana menambah karyawan baru dalam waktu dekat.

Pemerintah berupaya menjaga ketahanan kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja dan perlindungan daya beli masyarakat.

“Program pemerintah tidak hanya ditujukan untuk masyarakat miskin, tetapi juga untuk kelas menengah karena mereka adalah penopang ekonomi,” jelas Susiwijono.

1,5 juta tenaga kerja tidak terserap

Survei internal Apindo mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia masih enggan melakukan perekrutan tenaga kerja baru.

Padahal, setiap tahun terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru di Indonesia. Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen berpotensi menyerap sekitar 200.000 hingga 400.000 tenaga kerja jika investasi yang masuk bersifat padat karya.

“Jika seluruh investasi bersifat padat karya, penyerapan bisa mencapai 400.000 tenaga kerja. Namun jika lebih banyak padat modal, mungkin hanya 200.000 atau bahkan 100.000. Jadi dengan pertumbuhan 5 persen dan seluruhnya padat karya, hanya sekitar 2 juta tenaga kerja yang terserap, sehingga masih ada 1,5 juta yang belum terserap,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/4/2026).

Bob menambahkan bahwa saat ini 67 persen perusahaan di Indonesia tidak berencana merekrut karyawan baru dalam lima tahun ke depan.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Sebanyak 67 persen perusahaan tidak memiliki rencana untuk merekrut tenaga kerja baru. Ini menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan,” ujarnya.

Bob juga menyarankan agar pembuat kebijakan mendorong masuknya investasi padat karya tanpa mengabaikan investasi padat modal.

Hal ini karena struktur tenaga kerja Indonesia, khususnya kelompok menengah ke bawah, masih didominasi sektor padat karya. Selain itu, diperlukan fleksibilitas kebijakan investasi yang tetap melindungi tenaga kerja namun juga ramah bagi investor agar investasi dapat segera masuk.

“Investasi di sektor padat karya semakin menurun dari waktu ke waktu, padahal melihat komposisi tenaga kerja kita yang didominasi kelompok menengah ke bawah, sektor ini masih sangat dibutuhkan,” tutup Bob.