DIGIVESTASI - Pada awal September 2024, menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia dihadapkan dengan dua kabar buruk sekaligus, yaitu penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada Senin (2/9/2024) bahwa IHK untuk Agustus mengalami deflasi sebesar 0,03% secara bulanan (month-to-month/mtm), terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, dan tembakau yang berkontribusi 0,15%. Meski begitu, secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat sebesar 2,12%, sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya.

Menurut Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, penurunan harga komoditas pangan menjadi faktor utama deflasi ini, dengan kategori makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,52%. Melimpahnya pasokan pangan, terutama setelah meredanya dampak El Niño, menjadi penyebab utama penurunan harga tersebut.

Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut ini menjadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Situasi ini mengingatkan pada deflasi selama delapan bulan pada tahun 1999, yang merupakan dampak dari krisis ekonomi 1997/1998. Hosianna Situmorang, ekonom Bank Danamon, menilai bahwa deflasi saat ini dipicu oleh penurunan harga makanan akibat normalisasi produksi pangan.

Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut, dengan angka Agustus 2024 sebesar 48,9, turun dari 49,3 pada bulan sebelumnya. Ini menandakan penurunan output dan pesanan baru di sektor manufaktur, memperburuk situasi di tengah daya beli yang lemah.

Fithra Faisal, Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia, memproyeksikan bahwa lemahnya kinerja industri manufaktur akan terus berlanjut hingga akhir kuartal III-2024. Namun, hingga kini Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan resmi terkait kondisi ekonomi yang semakin menunjukkan tanda-tanda pelemahan ini.

Di sisi lain, jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan sejak krisis Pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, jumlah kelas menengah pada 2019 mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk, namun pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau 17,13%. Artinya, sebanyak 9,48 juta orang dari kelas menengah mengalami penurunan status.

Sebaliknya, kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau *aspiring middle class* justru meningkat dari 128,85 juta orang (48,20%) pada 2019 menjadi 137,50 juta orang (49,22%) pada 2024. Selain itu, jumlah kelompok rentan miskin juga membengkak, dari 54,97 juta orang (20,56%) pada 2019 menjadi 67,69 juta orang (24,23%) pada 2024. Ini menunjukkan banyaknya kelas menengah yang jatuh ke dalam kelompok rentan.

Selama satu dekade terakhir, kelas menengah di Indonesia juga semakin rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Pengeluaran kelompok ini cenderung mendekati batas bawah pengelompokan, yang menandakan semakin sulitnya mereka untuk naik ke kelas atas dan berisiko terperosok ke dalam kelompok menengah rentan atau bahkan kelompok rentan miskin.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita