Para ekonom berpendapat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) lebih masuk akal dibandingkan estimasi pemerintah. Baru-baru ini, OECD menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sebelumnya 4,9% menjadi 4,7%. Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia bulan lalu, bank sentral juga merevisi proyeksi pertumbuhannya dengan menurunkan batas bawah dari 4,7% menjadi 4,6%.

Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), menyatakan bahwa proyeksi OECD tersebut memang lebih masuk akal karena mempertimbangkan tantangan ekonomi yang masih besar di semester kedua tahun ini. “Efek musiman Lebaran sudah berlalu, jadi daya dorong dari konsumsi rumah tangga setelah Lebaran cenderung melemah,” kata Bhima kepada Bisnis pada Rabu (4/6/2025).

Meskipun pemerintah berupaya menyalurkan berbagai insentif dan bantuan pada bulan Juni ini, Bhima menilai bahwa dampak stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terbatas. Dengan demikian, stimulus tersebut belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar mencapai angka di atas 5% pada kuartal II dan III tahun ini seperti yang ditargetkan pemerintah.

Menurut Bhima, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak menyentuh kalangan pekerja informal yang mayoritas penghasilannya berada di bawah upah minimum. BSU diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli, tetapi seluruh penyalurannya dilakukan pada Juni 2025 dengan total anggaran Rp10,72 triliun.

Bantuan sebesar Rp300.000 per orang per bulan tersebut menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh yang memiliki gaji ≤ Rp3,5 juta atau sesuai UMP daerah masing-masing, serta 288.000 guru di bawah Kemendikdasmen dan 277.000 guru dari Kementerian Agama.

Bhima juga menyoroti bahwa insentif berupa potongan tarif transportasi dan jalan tol pada musim libur sekolah hanya bersifat sementara dan cenderung menguntungkan kelompok masyarakat menengah ke atas. “Contohnya seperti potongan tarif tol dan tiket pesawat, yang menikmati adalah mereka yang punya kemampuan finansial untuk bepergian. Artinya stimulus tersebut tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.

Alasan OECD Menurunkan Proyeksi Ekonomi Indonesia

Dalam laporan terbaru bertajuk OECD Economic Outlook Juni 2025, organisasi internasional ini menilai adanya sejumlah tekanan terhadap ekonomi Indonesia, yang mendorong mereka menurunkan proyeksi sebesar 0,2% dari estimasi sebelumnya sebesar 4,9%.

OECD menyebut bahwa lemahnya sentimen bisnis dan konsumen akhir-akhir ini, di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal dan tingginya biaya pinjaman, diperkirakan akan menekan konsumsi serta investasi sektor swasta pada paruh pertama 2025.

Selain itu, OECD mengkhawatirkan bahwa perekonomian Indonesia mungkin tumbuh lebih lambat dari ekspektasi pemerintah akibat aliran modal keluar yang terus berlangsung. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan, baik dari dalam negeri maupun global, yang dapat menimbulkan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Tekanan tersebut berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan sementara dan meningkatkan inflasi akibat naiknya harga impor. Di sisi lain, meningkatnya tensi perdagangan global serta penurunan harga komoditas juga diprediksi akan menekan permintaan eksternal dan menurunkan penerimaan ekspor.

Hal ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode April 2025 yang menunjukkan bahwa kinerja ekspor Indonesia mengalami kontraksi sebesar 10,77% secara bulanan (month to month/MtM).