Utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali mengalami peningkatan secara bulanan pada April 2025, bertambah sebesar US$800 juta menjadi US$431,55 miliar, atau sekitar Rp7.197,76 triliun dengan kurs JISDOR akhir April 2025 sebesar Rp16.679 per dolar AS. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa meskipun ULN tumbuh sebesar 8,2% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/YoY), posisi utang tersebut masih dalam kondisi aman dan terkendali.

Peningkatan utang luar negeri pemerintah tersebut terjadi seiring dengan depresiasi nilai tukar rupiah pasca pengumuman tarif timbal balik dari Amerika Serikat pada awal April. “Kenaikan jumlah ULN juga turut dipengaruhi oleh pelemahan dolar AS terhadap mayoritas mata uang dunia,” ujar Denny dalam siaran resmi pada Senin (16 Juni 2025).

Lebih lanjut, Denny menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap solid dan sehat, karena didukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun dari 30,6% pada Maret 2025 menjadi 30,3% pada April 2025. Selain itu, mayoritas ULN Indonesia adalah utang jangka panjang, yang porsinya mencapai 85,1% dari total ULN.

Secara umum, Denny menyebutkan bahwa pertumbuhan ULN pada April 2025 sebagian besar berasal dari sektor publik. Secara spesifik, posisi ULN pemerintah pada bulan tersebut mencapai US$208,8 miliar, tumbuh 10,4% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6% pada Maret 2025.

Pertumbuhan ini didorong oleh aktivitas penarikan pinjaman dan meningkatnya arus masuk dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sejalan dengan meningkatnya kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah tetap menjaga komitmennya untuk mempertahankan kredibilitas dengan mengelola ULN secara bijaksana, transparan, dan terukur dalam mendukung belanja-belanja prioritas negara. Sebagai bagian dari instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fiskal.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan untuk mendanai sektor-sektor penting, antara lain: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,7%), Jasa Pendidikan (16,4%), Konstruksi (12,0%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,7%). Kondisi ULN pemerintah tetap aman karena hampir seluruhnya (99,9%) merupakan utang jangka panjang.

Sementara ULN pemerintah terus mencatatkan pertumbuhan yang relatif tinggi, ULN swasta menunjukkan tren penurunan dengan mencatatkan kontraksi sebesar 0,6% YoY pada April 2025, dengan total posisi sebesar US$194,8 miliar. Meski demikian, tingkat kontraksi ini lebih rendah dibandingkan penurunan pada bulan sebelumnya yang sebesar 1% YoY.

Penurunan yang lebih ringan ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan positif ULN pada lembaga keuangan, yang meningkat sebesar 2,9% YoY setelah sebelumnya mengalami kontraksi 2,2% YoY pada Maret 2025.

Dilihat dari sektor ekonominya, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Pertambangan dan Penggalian, yang secara total mencakup 80% dari keseluruhan ULN swasta. ULN swasta ini pun masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan kontribusi sebesar 76,9% dari total ULN sektor swasta.