DIGIVESTASI - Vietnam Berencana Merampingkan Kementerian dan Lembaga Negara, Pemerintah Vietnam merencanakan pengurangan jumlah kementerian dan lembaga negara dalam langkah yang dianggap sebagai reformasi birokrasi terbesar dalam sejarah negara tersebut. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi kemacetan birokrasi, meningkatkan efisiensi anggaran, dan mengarahkan dana ke proyek pembangunan, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, Senin (16/12/2024).

Rencana reformasi tersebut mencakup pengurangan 15-20 persen unit kementerian dan lembaga negara, termasuk pengurangan jumlah pegawai negeri. Pengesahan rancangan aturan ini terjadi hanya beberapa hari setelah parlemen Vietnam menyetujui perpanjangan pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen.

Restrukturisasi Kementerian dan Lembaga

Menurut laporan Reuters, Selasa (17/12/2024), setidaknya lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk dalam daftar yang akan dibubarkan. Vietnam juga berencana menggabungkan beberapa kementerian utama serta membubarkan komisi yang dikelola Partai Komunis Vietnam (VCP) dan beberapa organisasi media milik negara.

Pemimpin baru VCP, To Lam, menjadi pengusung utama ide ini. Usulan tersebut dijadwalkan untuk dibahas di parlemen pada Februari 2025. Jika disetujui, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah akan berkurang dari 30 menjadi 21. Targetnya, setelah reformasi selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

Dalam langkah penggabungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Investasi akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional. Sementara itu, Kementerian Transportasi akan bergabung dengan Kementerian Konstruksi, dan Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan digabung menjadi Kementerian Dalam Negeri.

Partai Komunis dan Media Negara Ikut Direstrukturisasi

Partai Komunis Vietnam dan Majelis Nasional juga akan menjalani restrukturisasi. Beberapa lembaga seperti Komisi Pusat Urusan Luar Negeri serta Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri. Lembaga media milik negara seperti stasiun radio juga akan dibubarkan, dengan stafnya dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Langkah ini bukan pertama kalinya dilakukan. Sejak awal 1990-an, Vietnam secara bertahap memangkas jumlah kementerian dari 36 menjadi 22 pada 2021.

Beragam Pandangan Terkait Pengurangan Kementerian

Menurut To Lam, reformasi ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang ramping, kuat, dan efisien. Nguyen Giang, peneliti di ISEAS Yusof Ishak Institute, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi merampingkan birokrasi, memperbaiki efisiensi tata kelola, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mantan direktur Institut Pusat Manajemen Ekonomi, Nguyen Dinh Cung, berpendapat bahwa pengurangan lembaga pemerintah akan mempercepat proses administrasi untuk investasi serta skema infrastruktur dan real estat. Namun, ia juga mengingatkan dampak pengurangan ini terhadap ribuan pegawai yang mungkin diberhentikan.

Dampak Terhadap Investasi dan Ekonomi

Di sisi lain, pengurangan kementerian diperkirakan dapat memengaruhi investasi asing. Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, memperingatkan adanya potensi penundaan persetujuan proyek selama proses penyesuaian struktur. Namun, ia menyebut bahwa jika reformasi dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investor dalam jangka panjang.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita