DIGIVESTASI - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik terkait investasi yang dianggap sembarangan. Kritik ini disampaikan oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik, dalam sebuah diskusi daring pada Minggu, 18 Agustus 2024.

Iqbal menyatakan, "Memberikan hak selama 190 tahun kepada perusahaan demi investasi di IKN merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia." Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi yang diadakan secara virtual.

Menanggapi pandangan ini, koalisi masyarakat sipil dan penduduk dari tujuh desa yang terkena dampak proyek IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyerukan agar Indonesia tidak diperdagangkan atau "Indonesia is Not For Sale, Merdeka!" Seruan ini juga ditampilkan pada kain merah yang dipasang di Jembatan Pulau Balang pada hari yang sama.

"Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia secara penuh," tegas Iqbal. Seruan ini bertepatan dengan perayaan HUT RI di IKN, melibatkan organisasi seperti Warga Korban Proyek IKN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang, Pokja 30, Fraksi Rakyat Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Pokja Pesisir Balikpapan, PBH Peradi, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Eksekutif Nasional Walhi, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tergabung dalam Koalisi Tanah untuk Rakyat.

Perayaan HUT RI melibatkan masyarakat dari tujuh desa, termasuk Pantai Lango, Jebora, Maridan, dan Sepaku, yang merupakan bagian dari wilayah Ibu Kota Nusantara. "Perayaan tersebut disertai pawai di laut," ungkap Iqbal.

Koalisi Tanah untuk Rakyat memanfaatkan kesempatan ini untuk meneriakkan kampanye kemerdekaan dan menunjukkan sikap nasionalisme pada Hari Kemerdekaan. Iqbal menambahkan bahwa Koalisi juga menyampaikan kepada pemerintah setelah Jokowi agar pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

"Kembalikan hak masyarakat adat dan tegaskan bahwa Indonesia tidak untuk dijual," ujar Iqbal. Ia menjelaskan bahwa tema tersebut dipilih karena selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, investasi dianggap tidak terencana dengan baik.

Menurut Iqbal, investasi yang sembarangan dan pembangunan IKN telah mengganggu pola hidup warga sekitar, termasuk di Balikpapan. "Seharusnya, pembangunan harus memberikan kesejahteraan, namun masyarakat justru terpaksa tergusur. Ini merupakan manifestasi kolonial," tegasnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita